Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Koalisi Jokowi Tambah Satu Partai, PPP Sebut Tak Sulit Capai Sepakat

Kompas.com - 07/08/2018, 18:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, tak masalah jika nantinya koalisi pengusung Presiden Joko Widodo ditambah satu partai sehingga berisi sepuluh partai.

Saat ini, koalisi Jokowi berisikan sembilan partai yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Arsul menambahkan, jika nantinya ada satu partai yang bergabung maka tak akan mengubah konfigurasi dan kesepakatan yang telah disepakati sembilan partai.

"Enggak (mengubah kesepakatan)," kata Arsul di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Koalisi Jokowi Siapkan 25 Juru Bicara dari Masing-masing Partai

Ia meyakini, meski ditambah satu partai, koalisi pengusung Jokowi tidak akan pecah. Sebab, sembilan partai yang bergabung saat ini sudah menyepakati dua hal penting yang membuat mereka tetap solid.

Pertama, kesembilan partai sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sosok calon wakil presiden.

Kedua, mereka juga sepakat untuk tidak membahas jatah menteri yang akan didapat nantinya jika Jokowi menang pada Pilpres 2019.

Arsul meyakini koalisi Jokowi tetap solid meskipun ditambah satu partai baru. Asalkan, kata Arsul, partai tersebut juga menyepakati dua hal tadi, sebagaimana telah disepakati sembilan partai yang telah lebih dulu bergabung.

"Enggak masalah asal yang masuk baru itu menyesuaikan dengan kultur, dengan apa yang sudah kami jalani, yang sudah kami bangun," ujar Arsul.

"Tetapi kalau misalnya ada partai baru masuk kemudian menuntut, 'saya baru mau masuk kalau saya dapat portofolio sekian-sekian', nah itu yang kami keberatan," kata dia.

Baca juga: Alasan Koalisi Jokowi Rekrut 225 Juru Bicara di Tim Kampanye Nasional

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya mengisyaratkan adanya partai yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Presiden Joko Widodo. Dengan demikian jumlah partai pengusung dan pendukung dimungkinkan bertambah menjadi 10.

"Insya Allah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10 (partai), kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang," kata Hasto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Namun, Hasto enggan mengungkapkan partai yang dimaksud yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi.

Ia menambahkan, kejelasan terkait partai mana yang dimungkinkan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi akan terlihat nanti.

"Jadi Insya Allah, kata teman-teman sekjen (partai koalisi Jokowi), bisa jadi 10 (partai)," kata Hasto.

Kompas TV Sembilan Sekjen Parpol pengusung Joko Widodo kembali bertemu Senin (6/8) malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com