Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Belum Tentukan Arah Koalisi Dalam Pilpres 2019

Kompas.com - 07/08/2018, 11:57 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya masih terus berproses dalam memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2019.

“Pokoknya dalam situasi terkait apapun pertama kita masih berproses (arah koalisi Pilpres 2019) hasil belum bisa kita sampaikan ke publik ,”ujar Eddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/8/2018).

Menurut Eddy, nantinya keputusan partai akan ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional PAN.

Diketahui semula Rakernas dijadwalkan digelar pada 6-7 Agustus 2018 itu ditunda sampai menunggu jadwal selanjutnya.

Baca juga: Rakernas PAN Ditunda untuk Sementara Waktu

Saat ditanya mengenai kapan diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN untuk menentukan sikap dalam Pilpres 2019, Eddy menjawab akan dilakukan secepatnya.

“Segeralah dalam satu dua hari ini,” kata Eddy.

Di sisi lain, saat ditanya bila arah dukungan PAN dalam Pilpres 2018 mengusung koalisi Prabowo Subianto bagaimana posisi PAN di kabinet kerja Jokowi, Eddy enggan memberikan komentar dan menyerahkan kepada Presiden.

Sebagai informasi dalam Pilpres 2014 lalu, PAN bersama Gerindra, Golkar, dan PKS membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Namun, pasangan tersebut kalah dari Jokowi-Jusuf Kalla yang meraih perolehan suara 70.997.883 atau 53,14 persen dari total suara sah nasional.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Koalisi Jokowi Buka Peluang PAN Bergabung

PAN dan Golkar pada akhirnya memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai tahun 2019 dan bergabung bersama koalisi partai pendukung pemerintah lainnya, yakni Hanura, PDIP, PPP, Nasdem, dan PKB.

Pada reshuffle Kabinet Kerja jilid II, yang dilakukan oleh Jokowi pada 2016 lalu, PAN mendapatkan jatah menteri pada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Posisi tersebut diisi oleh Asman Abnur yang menggantikan Yuddy Chrisnandi dari partai Hanura.

“Kalaupun kita sudah memutuskan apapun dampak keputusan itu misalnya kader-kader yang saat ini sedang membantu presiden di kabinet ya tentu itu bentuk kedaulatan presiden kami serahkan sepenuhnya kepada presiden,” kata Eddy.

“Kami pun akan menghormati apapun keputusan presiden,” Eddy menambahkan.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com