Salin Artikel

Jika Koalisi Jokowi Tambah Satu Partai, PPP Sebut Tak Sulit Capai Sepakat

Saat ini, koalisi Jokowi berisikan sembilan partai yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Arsul menambahkan, jika nantinya ada satu partai yang bergabung maka tak akan mengubah konfigurasi dan kesepakatan yang telah disepakati sembilan partai.

"Enggak (mengubah kesepakatan)," kata Arsul di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Ia meyakini, meski ditambah satu partai, koalisi pengusung Jokowi tidak akan pecah. Sebab, sembilan partai yang bergabung saat ini sudah menyepakati dua hal penting yang membuat mereka tetap solid.

Pertama, kesembilan partai sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sosok calon wakil presiden.

Kedua, mereka juga sepakat untuk tidak membahas jatah menteri yang akan didapat nantinya jika Jokowi menang pada Pilpres 2019.

Arsul meyakini koalisi Jokowi tetap solid meskipun ditambah satu partai baru. Asalkan, kata Arsul, partai tersebut juga menyepakati dua hal tadi, sebagaimana telah disepakati sembilan partai yang telah lebih dulu bergabung.

"Enggak masalah asal yang masuk baru itu menyesuaikan dengan kultur, dengan apa yang sudah kami jalani, yang sudah kami bangun," ujar Arsul.

"Tetapi kalau misalnya ada partai baru masuk kemudian menuntut, 'saya baru mau masuk kalau saya dapat portofolio sekian-sekian', nah itu yang kami keberatan," kata dia.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya mengisyaratkan adanya partai yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Presiden Joko Widodo. Dengan demikian jumlah partai pengusung dan pendukung dimungkinkan bertambah menjadi 10.

"Insya Allah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10 (partai), kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang," kata Hasto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Namun, Hasto enggan mengungkapkan partai yang dimaksud yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi.

Ia menambahkan, kejelasan terkait partai mana yang dimungkinkan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi akan terlihat nanti.

"Jadi Insya Allah, kata teman-teman sekjen (partai koalisi Jokowi), bisa jadi 10 (partai)," kata Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/07/18370451/jika-koalisi-jokowi-tambah-satu-partai-ppp-sebut-tak-sulit-capai-sepakat

Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke