Model Steffy Burase Diperiksa 11 Jam, Apa yang Ditelusuri Penyidik KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan model Fenny Steffy Burase selama 11 jam pada Rabu (1/8/2018).  Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

“Ini cuma pengembangan saja dari pemeriksaan kemarin konfirmasi saja mengukur konsistensi dia (Steffy Burase) apa benar nggak,” ujar pengacara Steffy, Fahri Timur di gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/8/2018) malam.

Saat ditanya berapa pertanyaan yang diajukan penyidik KPK, Fahri enggan membeberkan kepada awak media. “Itu sudah diserahkan kepada penyidik ya ada hal yang memang tidak bisa kita ungkapkan,” ujar Fahri.

Baca juga: Steffy Burase, Model di Lingkaran Suap Gubernur Aceh

Di sisi lain, Steffy mengungkapkan dirinya mengklarifikasi kepada penyidik KPK soal aliran dana yang mengalir ke Aceh Marathon.

“Cuma mengklarifiksi saja soal yang kemarin mencocokan. Doakin saja Aceh marathon sukses ya,” kata dia.

“Kemungkinan memperjelas status,” sambung Steffy.

Lebih lanjut, saat ditanya kenapa pemeriksaan yang begitu lama, Steffy mengaku pemeriksaan berjalan lancar.

“Ngobrol, ngobrol,” kata Steffy sambil tertawa kecil.

Baca juga: Periksa Eks Model Steffy Burase, KPK Klarifikasi Dana Aceh Marathon 2018

Steffy merupakan salah satu saksi yang dicegah ke luar negeri oleh KPK selama 6 bulan terhitung sejak Jumat (6/7/2018). Adapun tiga orang lainnya yang dicegah ke luar negeri adalah Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Dalam kasus ini, Irwandi terlibat dalam dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018).

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.