Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan Asian Games, TNI Jamin Tak Ada yang Dispesialkan

Kompas.com - 23/07/2018, 19:56 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menyatakan siap membantu Polri untuk mengamankan Asian Games 2018. Namun TNI memastikan standar pengamanan akan disama ratakan tanpa terkecuali.

"Tidak dikhususkan, seperti dispesialkan. Sistem pengamanan kita juga menganut sistem dan aturan yang berlaku," ujar Kapuspen Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Asian Games Dibayangi Ancaman Kabut Asap, TNI Susun Strategi Mitigasi

Soal keamanan, kata dia, TNI dan Polri sudah membagi tugas. Untuk kepentingan pengamanan atlet, penonton dan masyarakat menjadi tugas dari Polri.

Sementara itu, tugas TNI lebih kepada pengamanan kepala negara atau pejabat negara lain yang hadir dalam gelaran Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang nanti.

"Misalnya ada pimpinan negara yang datang setingkat kepala negara dari negara tetangga itu TNI yang punya tugas, dan kamu tahu bahwa Paspampres melakukan itu," kata dia.

Baca juga: Volunter Asian Games 2018 Dapat Fasilitas Gratis Naik Transjakarta

"Nanti yang begitu-begitu disinergkan, disesuaikanlah, bukan dikhususkan, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku," sambung dia.

Saat ditanya jumlah personil pengamanan yang dilibatkan saat Asian Games, Sabrar tak menyebutkan angkanya.

Namun, ia mengatakan, kesiapan pengamanan tak akan terlalu berbeda dari pengamanan PIlkada Serantak 2018.

Baca juga: Gubernur Alex: Fasilitas Asian Games di Jakabaring Dirusak, Memalukan Sumsel

Hal itu juga disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun Abrar mengtakan, kekuatan personil yang diturunkan tak akan setara dengan Pilkada.

"Kan kemarian (Pilkada) di 171 daerah, kalau besok hanya 3 provinsi yaitu Sumsel, Jakarta, Jabar. Selama Kodam membutuhkan (tambahan pasukan), saya yakin (Kodam) lain akan membantu," ucapnya.

Kompas TV Venue Squash yang dibangun sejak Februari 2018 saat ini telah rampung 100 persen.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com