Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Daftarkan 411 Bacaleg DPR, Salah Satunya Yusril Ihza Mahendra

Kompas.com - 17/07/2018, 23:50 WIB
Moh Nadlir,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) mendaftarkan 411 bakal calon anggota legislatif DPR RI untuk Pemilu Legislatif 2019.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PBB Yusron Ihza Mahendra mengatakan, 411 bacaleg DPR RI tersebut tersebar di 80 daerah pemilihan.

Di tingkat DPRD provinsi, bacaleg yang didaftarkan partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu berjumlah 1.536 orang dan tersebar di 242 dapil. 

"Tingkat kabupaten/kota, 4000-an orang tersebar di 95 persen dari kabupaten/kota seluruh provinsi di Indonesia," kata Yusron di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: PKB Usung Semua Menterinya Jadi Caleg DPR

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, DKI Jakarta menjadi dapil unggulan partainya.

"Di DKI yang maju itu Ketua Umum kami sendiri Yusril Ihza Mahendra di dapil 3 DKI," kata Afriansyah.

Baca juga: Pengacara Rizieq Shihab Nyaleg Lewat PDI-P

Tak hanya Yusril, anaknya Yuri Kemal Fadlullah juga turut didaftarkan ikut Pileg di dapil 2 DKI.

"Sedangkan, untuk dapil 1 DKI saudara Ahmad Yani dari PPP Khittah," kata dia.

Afriansyah berharap, dengan dukungan mesin partai dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada, partainya akan bisa menang di Pileg 2019. 

"Terkait kuota keterwakilan perempuan kita berimbang 50,2 persen. Jadi lebih banyak perempuan yang maju dari PBB," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com