Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres-Cawapres, PAN Akan Tentukan Dukungan Jelang "Injury Time"

Kompas.com - 12/07/2018, 15:21 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan menentukan dukungan untuk Pemilu Presiden atau Pilpres 2019 jelang waktu pendaftaran capres-cawapres.

Adapun, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan digelar pada 4-10 Agustus mendatang.

"Injury time. Tunggulah awal-awal Agustus," ucap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ketika ditemui di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

PAN sampai saat ini belum menentukan sikap apakah bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Belum, tunggu saja nanti sebentar lagi tanggal mainnya," ucap Ketua MPR RI tersebut.

Baca juga: PAN Belum Pikirkan Opsi Poros Ketiga

Saat ini partai politik berlambang matahari tersebut terus menjalin komunikasi dengan koalisi Jokowi maupun Prabowo.

"Kami tetap menjalin komunikasi dengan semua pihak. Saat ini tak ada peluang yang kita tutup. Kita buka selebar-lebarnya," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

PAN berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama sikap partainya pada pilpres mendatang akan bisa segera ditentukan.

"Segala sesuatu masih berproses, tidak dengan satu pihak, dengan seluruh pihak yang terkait. itu yang kami lakukan," ucap Eddy.

"Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ada kejelasan. Apalagi kita lihat tenggat waktu pendaftaran sudah semakin dekat," kata dia.

Baca juga: Gerindra Tetap Yakin PKS dan PAN Akan Usung Prabowo sebagai Capres

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa pekan depan, partainya akan mendeklarasikan koalisi pada Pemilu 2019 bersama Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, deklarasi tersebut tidak bersamaan dengan pengumuman pasangan capres-cawapres yang akan diusung.

"Pekan depan rencananya. Figurnya mungkin belakangan di pertemuan berikutnya," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018)

Mardani menilai, deklarasi harus segera dilakukan. Sebab, Partai Gerindra, PKS dan PAN akan mengusung capres-cawapres penantang Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Di sisi lain, pihaknya juga berupaya untuk menambah jumlah partai koalisi. Ia berharap, Partai Demokrat bergabung dengan koalisi.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Joko Widodo maupun penantangnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kompas TV Menurut Yandri, jika pada akhirnya Prabowo berpasangan dengan Anies, Partai Amanat Nasional siap memberikan dukungan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com