PAN Anggap Pernyataan Tifatul soal Potensi Pecah Kongsi Bukan Sikap Resmi PKS

Kompas.com - 11/07/2018, 11:17 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat Ditemui di KPU RI, Jakarta, Jumat (13/10/2017). KOMPAS.com/MOH NADLIRSekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat Ditemui di KPU RI, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, pernyataan anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring soal potensi pecah kongsi antara PKS dan Gerindra bukan pernyataan resmi partai tersebut.

Sebelumnya, Tifatul menyatakan partainya memilih pecah kongsi jika kadernya tak dipilih menjadi cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Tifatul juga menilai PAN yang menyodorkan ketua umumnya Zulkifli Hasan sebagai pendamping Prabowo, sudah diberi kesempatan pada Pilpres 2014 kala mengusung mantan ketua umumnya Hatta Rajasa.

"Saya belum yakin apakah pernyataan tersebut sebagai pernyataan resmi partai atau pribadi," kata Eddy melalui pesan singkat, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: PKS Ancam Pecah Kongsi dengan Gerindra jika Tak Dapat Posisi Cawapres

Ia menyatakan saat ini PAN terus menjalin komunikasi yang baik dengan semua partai termasuk PKS.

Karena itu, ia menilai semestinya semua tokoh politik bersikap bijaksana dalam menyikapi semua hal terkait koalisi yang tengah dibicarakan.

Ia berharap, dalam situasi saat ini semua tokoh politik bersedia membuka semua opsi untuk dicocokan dengan semua mitra koalisi.

"Saat ini kita menjalin komunikasi dengan seluruh parpol dan tokoh dalam rangka mencari pemimpin terbaik untuk 2019. Seluruh tokoh politik tentu diperlukan kearifannnya untuk. membuka diri terhadap berbagai opsi dan alternatif pilihan.

Baca juga: Politisi PAN Nilai Syarat Capres Sudah Ada di Anies Baswedan

Di sisi lain, PKS telah menyodorkan sembilan kadernya kepada Gerindra untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. 

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X