Kompas.com - 10/07/2018, 13:11 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebutkan, pakta integritas yang menjadi syarat pendaftaran caleg dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 dari KPU kepada partai politik tidak menjadi jaminan parpol tunduk akan aturan tersebut.

Pakta integritas, kata Ari, merupakan ikhtiar komitmen KPU soal implementasi aturan pencalonan caleg.

Terutama terkait dengan pencalonan eks napi korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan terhadap anak.

Baca juga: Jadi Syarat Pendaftaran Pileg, Pakta Integritas Sia-sia Jika Parpol Tak Konsisten

“Tidak ada jaminan bahwa partai akan tunduk melaksanakan aturan KPU (pakta integritas). Tetap tidak menutup total jalan para mantan koruptor untuk menggunakan seribu jalan akal-akalan mengamankan tujuan politiknya,” ujar Ari saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

Ari mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah berupaya melakukan langkah maksimal untuk menjadikan pemilu berintegritas.

Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.Fabian Januarius Kuwado Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Namun demikian, kata Ari, KPU perlu mendapatkan dukungan dan bantuan dari semua pihak, karena KPU berhadapan dengan hegemoni kekuatan partai politik.

Baca juga: Tolak Eks Koruptor Nyaleg, PAN Bacakan Pakta Integritas di Depan Bawaslu

Oleh sebab itu, Ari meminta KPU untuk menjalin kerjasama serta merangkul KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta kekuatan masyarakat sipil untuk mengawal pelaksanaan Pakta Integritas tersebut.

“Lewat partisipasi publik mengawal Pemilu berintegritas,” kata Ari.

Diketahui, dalam PKPU 20/2018, pimpinan parpol di semua tingkatan harus menandatangani pakta integritas yang berisi tiga poin pernyataan.

Baca juga: Pimpinan Parpol Harus Tanda Tangan Pakta Integritas Tak Calonkan Eks Koruptor Jadi Caleg

Poin pertama, komitmen parpol dalam seleksi caleg dengan memilih orang yang berintegritas dan tidak akan terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, dan melanggar hukum.

Kedua, nama caleg yang diusulkan bukan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi.

Poin yang ketiga adalah, bersedia dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan jika terbukti bekas napi tiga jenis kejahatan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.