Ruhut: AHY Mimpi Mau Jadi Presiden, Jadi Menteri Saja Syukur

Kompas.com - 05/07/2018, 19:24 WIB
Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri kampanye akbar pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Rusda Mahmud dan LM Safei Kahar, di lapangan lembah hijau Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/5/2018) sore. KOMPAS.COM/Defriatno NekePolitisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri kampanye akbar pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Rusda Mahmud dan LM Safei Kahar, di lapangan lembah hijau Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/5/2018) sore.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersikap realistis dalam menghadapai pemilihan presiden 2019 yang akan segera dimulai.

Ia meminta SBY tidak memaksakan diri untuk mencalonkan putera sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.

"Agus itu jadi menteri aja syukur. Tapi kalau jadi wapres, apalagi presiden, mimpi kali ye," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Ruhut: SBY Cepatlah Deklarasi Dukung Jokowi, Supaya AHY jadi Menteri

Menurut Ruhut, SBY harusnya sudah bisa membaca situasi politik saat ini. Sebab, hingga saat ini, belum ada partai lain yang bersedia mengusung AHY dan membentuk poros ketiga dengan Demokrat.

Padahal, pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum akan dibuka dalam satu bulan lagi.

Demokrat juga tidak bisa mengusung AHY sendirian karena ada ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Anggota tim sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul bersalaman dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebelum mengikuti rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016). Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Soemarno memastikan Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Anggota tim sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul bersalaman dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebelum mengikuti rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016). Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Soemarno memastikan Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur.

 

"Pak SBY mau coba -coba poros baru enggak akan terjadi," kata Ruhut.

Baca juga: Sosok AHY Dinilai Kurang Menjual karena Label Änak SBY

Menurut Ruhut, dengan pengalaman yang dimilikinya, AHY memang belum pantas untuk menjadi presiden atau wapres.

Ruhut mengacu pada pengalaman AHY di militer yang hanya mengemban tugas sampai berpangkat mayor.

Ia menyarankan AHY untuk mencari pengalaman tambahan dan baru mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Baca juga: JK Tolak Duet dengan AHY, Demokrat Cari Opsi Lain

"Mayor itu kalau di Jakarta jadi Koramil. Kalau polisi, jadi Kapolsek," kata mantan Anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Ruhut, SBY bisa saja mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada AHY. Atau, AHY juga bisa menjadi anggota DPR maju sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat.

Baca juga: Jusuf Kalla Tolak Tawaran Demokrat Duet Bareng AHY di Pilpres 2019

Terakhir, SBY juga bisa membawa Demokrat mendukung Jokowi di 2019 dan menawarkan AHY sebagai menteri.

"Menterinya juga lihat-lihat, enggak mungkin lah menteri pertahanan pangkatnya mayor. Nanti orang ketawa. Biarlah menpora atau menteri desa," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X