Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

Kompas.com - 03/07/2018, 09:36 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat terus berupaya mencari cara untuk bisa mengusung Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada Pemilu Presiden 2019. Berbagai kemungkinan dijajaki, termasuk menduetkan AHY dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JK sendiri sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Pertemuan dua tokoh yang pernah berpasangan sebagai presiden dan wapres pada 2004-2019 itu berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta.

AHY yang tak lain merupakan putra sulung SBY turut hadir dalam pertemuan tersebut.

JK dan SBY sama-sama mengaku tak ada pembahasan terkait politik. Namun, pasca-pertemuan, wacana untuk mengusung duet JK-AHY menguat di internal Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, duet JK-AHY datang dari usul sejumlah kader partainya. Ia memastikan DPP Partai Demokrat akan menampung usulan itu.

"Kalau ada yang mengawin-ngawinkan JK-AHY toh teman-teman juga yang bilang. Kami juga tak mungkin menolak itu. Dan biarkan diskusi itu berjalan," kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, pada 27 Juni 2018.

Baca juga: Wacana Duet JK-AHY Menguat di Internal Partai Demokrat

Meski SBY dan JK mengaku hanya silaturahim dan membahas soal cucu saat bertemu, namun Hinca meyakini bahwa ada pembahasan terkait politik di pertemuan tersebut.

"Mana ada pertemuan yang tak memperbincangkan politik. Oleh karena itu, pertemuan itu sendiri saja sudah politik," kata dia.

Hinca pun meyakini JK dan AHY bisa menjalin kerja sama yang baik. Sebab, JK dan SBY sendiri sudah mempunyai pengalaman bekerja sama di politik dan pemerintahan.

"Kami punya pengalaman lima tahun bersama, saat SBY Presiden, dan juga punya pengalaman sama-sama pas SBY dan JK jadi Menko. Jadi mereka punya pengalaman yang luar biasa," kata dia.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari memamerkan gambar Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: JK-AHY will coming soon.Istimewa Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari memamerkan gambar Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: JK-AHY will coming soon.
Wacana bergulir

Wacana untuk menduetkan JK-AHY pun terus bergulir. Pada Senin (2/7/2018) kemarin, elite-elite Partai Demokrat bahkan sudah memamerkan gambar JK-AHY di media sosial.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari misalnya, memamerkan gambar tersebut lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: "JK-AHY will coming soon".

Tak hanya Imelda, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga memamerkan gambar tersebut di akun Twitternya, @andiarief_. Dia me-retweet kicauan simpatisan Partai Demokrat yang mengunggah gambar JK-AHY.

Imelda mengatakan, Partai Demokrat sudah mengadakan poling internal. Hasilnya, 90 persen kader menginginkan adanya koalisi aternatif diluar koalisi Presiden Joko Widodo dan kelompok oposisi.

"Salah satu nama yang kami anggap capable, baik secara elektabilitas dan pengalaman, salah satunya kepemimpinan Pak JK yang pernah bersama-sama Pak SBY juga," ujar Imelda saat dikonfirmasi, Senin mengenai gambar JK-AHY di status WhatsApp-nya.

Baca: Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

Meski ini menjadi perbincangan yang ramai di akar rumput partai, namun menurut Imelda, para kader akan patuh pada keputusan Majelis Tinggi Partai. Sejauh ini, belum ada keputusan apapun yang diambil Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait Pilpres 2019.

"Poinnya, Koalisi Alternatif diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam Pemilu 2019. Tidak hanya terbelah dalam dua arus yang sudah ada sebelumnya pada Pemilu Presiden 2014 lalu," ucap Imelda.

Menurut Imelda, rakyat membutuhkan harapan di tengah situasi ekonomi yang makin sulit.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com