Ruhut: SBY Cepatlah Deklarasi Dukung Jokowi, supaya AHY Jadi Menteri

Kompas.com - 05/07/2018, 18:41 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Jika Demokrat mendukung Jokowi, Ruhut meyakini Jokowi akan memberikan timbal balik dengan menjadikan putera SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai menteri.

"Aku minta SBY cepat-cepatlah deklarasi, nyatakan sikap dukung Pak Jokowi. Biar Agus bisa di pemerintahan, jadi menterilah ya," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Sosok AHY Dinilai Kurang Menjual karena Label Änak SBY

"Tapi cepat deklarasi jangan lama lama lagi. Jangan ragu-ragu lagi, cepat dukung kita," kata Ruhut, yang juga adalah relawan Jokowi.

Ruhut mengaku prihatin dengan AHY yang tak kunjung laku ditawarkan sebagai calon presiden/wakil presiden di 2019. Terakhir, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak wacana yang digulirkan Demokrat untuk menduetkannya dengan AHY.

Anggota tim sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul bersalaman dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebelum mengikuti rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016). Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Soemarno memastikan Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Anggota tim sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul bersalaman dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebelum mengikuti rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016). Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Soemarno memastikan Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur.

 

Menurut Ruhut, dengan pengalaman yang dimilikinya, AHY memang belum pantas untuk menjadi presiden atau wapres.

"Agus itu jadi menteri aja syukur. Tapi kalau jadi wapres, apalagi presiden, mimpi kali ye," kata Ruhut.

Baca juga: JK Tolak Duet dengan AHY, Demokrat Cari Opsi Lain

Ruhut mengacu pada pengalaman AHY di militer yang hanya mengemban tugas sampai berpangkat mayor.

Ia menyarankan AHY untuk mencari pengalaman tambahan dan baru mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

"Mayor itu kalau di Jakarta jadi Koramil. Kalau polisi, jadi Kapolsek," kata mantan Anggota Komisi III DPR ini.

Baca juga: Jusuf Kalla Tolak Tawaran Demokrat Duet Bareng AHY di Pilpres 2019

Menurut Ruhut, SBY bisa saja mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada AHY. Atau, AHY juga bisa menjadi anggota DPR maju sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat.

Atau, SBY juga bisa membawa Demokrat mendukung Jokowi di 2019 dan menawarkan AHY sebagai menteri.

"Menterinya juga liat-liat, enggak mungkin lah menteri pertahanan pangkatnya mayor. Nanti orang ketawa. Biarlah menpora atau menteri desa," ujar dia.

Kompas TV Demokrat mengusung 17 calon dalam pilgub di pilkada serentak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.