Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Perpecahan, Peserta Pilkada 2018 Diharapkan Perkuat Kedewasaan Politik

Kompas.com - 26/06/2018, 10:54 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap seluruh peserta Pilkada, mulai dari pasangan calon, partai pendukung hingga tim sukses pasangan calon bisa memperkuat kedewasaan politik dalam menjalani Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar Rabu (27/6/2018) besok.

"Bagi peserta, kedewasaan politik untuk menjalani proses dan menerima hasil Pilkada amat penting," kata Titi dalam keterangan resminya, Senin (25/6/2018) malam.

Titi mengingatkan, pelaksanaan Pilkada 2018 ini menjadi ajang pembuktian kedewasaan politik masyarakat dan peserta pilkada dalam berdemokrasi. Ia tak ingin proses dan hasil pelaksanaan Pilkada 2018 ini menghasilkan konflik yang berkepanjangan.

"Jangan lagi ada sikap tak dewasa dari elite politik yang bisa berlanjut pada keterbelahan masyarakat hingga (Pemilu) 2019," kata dia.

Baca juga: PAN: Kami Juga Merasakan Ketidaknetralan Aparat Negara Saat Pilkada

Titi juga pernah mengimbau agar seluruh peserta pilkada menjalankan kompetisi secara sehat pada Pilkada Serentak 2018. Hal itu untuk menciptakan proses pemilihan yang bermartabat.

"Kompetisi akan kompetitif kalau semua peserta pemilihan menerapkan nilai-nilai berkompetisi yang jujur, sportif, dan patuh pada aturan main yang ada," ujar Titi.

Titi berharap, mereka juga saling mengawasi demi terciptanya persaingan sehat di antara para calon. "Kalau itu semua dilakukan peserta pemilihan, maka bisa dipastikan pilkada akan berjalan damai, berintegritas, dan demokratis," kata dia.

Para calon diharapkan tidak menggunakan cara-cara buruk, seperti menyebarkan berita bohong, fitnah, hingga ujaran kebencian, hanya sekadar mendapatkan sentimen dan simpati pemilih.

Baca juga: Jelang Pencoblosan Pilkada Kalbar, Bawaslu Petakan TPS Rawan

"Selain itu, praktik politik uang sungguh merendahkan dan mencederai mutu demokrasi kita. Dampaknya merusak, tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang," ujar dia.

Calon kepala daerah diminta tak merusak nalar pemilih dan penyelenggara pemilu dengan upaya membeli suara dan integritas pemilih maupun penyelenggara.

"Selain itu, tidak ada demokrasi dengan kekerasan, maka timses, tim kampanye, dan pasangan calon, jangan gunakan cara-cara yang mengintimidasi maupun mengancam pemilih," kata dia.

"Mari wujudkan pilkada damai, pilkada yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan kita untuk bebas dan merdeka dalam menentukan pilihan," sambung dia.

Kompas TV Penangkapan sejumlah terduga teroris yang diduga akan melakukan aksinya pada perhelatan Pilkada menjadi perhatian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
WN China Tersangka Penipuan 'Online' Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

WN China Tersangka Penipuan "Online" Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Nasional
Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com