Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Temui Oknum TNI Tidak Netral Saat Pilkada, Laporkan ke Sini

Kompas.com - 25/06/2018, 22:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sabrar Fadhilah meminta masyarakat langsung melaporkan oknum anggota TNI yang terindikasi tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018.

"Kepada masyarakat Indonesia, apabila melihat ada prajurit TNI yang tidak netral di dalam Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah, maka dapat melaporkannya ke PPID Puspen TNI," ujar Sabrar melalui siaran pers resmi, Senin (25/6/2018).

Saluran yang dapat digunakan pelapor, yakni melalui nomor telepon 021-84596939 atau melalui email di permintaaninformasi@gmail.com.

Sabrar menekankan, pelapor harus melengkapi laporannya itu dengan keterangan yang jelas sekaligus bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini untuk menghindari fitnah," ujar Sabrar.

Baca juga: Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Bersifat Mutlak!

Ia melanjutkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebenarnya sudah memerintahkan komandan satuan untuk membekali setiap anak buahnya dengan buku pedoman netralitas TNI dalam Pilkada dan pedoman sinergi dengan Polri.

Dengan demikian, setiap prajurit TNI semestinya sudah mengetahui konsekuensi apabila melanggar aturan itu.

"Seluruh prajurit TNI memahami buku pedoman itu dan kepada prajurit yang terbukti melanggar ya akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku," ujar Sabrar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengawasi TNI, Polri dan BIN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sekaligus Pemilu 2019 mendatang.

Baca juga: Di Mabes Polri, Wiranto Tekankan Netralitas Polisi, TNI, dan ASN pada Pilkada

Pernyataan Presiden Jokowi itu berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ketiga institusi itu diwarnai ketidaknetralan.

"Saya juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Marilah kita sama-sama mengawasi," ujar Jokowi di sela meninjau persiapan Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Apabila masyarakat atau siapa pun mendapati ada oknum ketiga lembaga tersebut yang bersikap tidak netral, Presiden meminta agar melaporkannya langsung ke pihak berwenang untuk segera ditindaklanjuti.

"Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sudah jelas sekali saya kira," ujar Jokowi.

Ia menegaskan bahwa netralitas TNI, BIN dan Polri adalah mutlak.

Kompas TV Lantas benarkah ada aparat yang memihak?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com