Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui masih ada sejumlah masalah jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yang pelaksanaannya tinggal lima hari lagi.

Selain ada anggaran yang belum cair, ada pula persolan logistik yakni rusaknya ribuan surat suara.

Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan, masalah itu sudah ditangani sehingga tidak mengganggu gelaran Pilkada di 171 daerah pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Memang di beberapa daerah ada yang rusak, tetapi sudah dilakukan produksi ulang dengan cepat," ujar Wiranto usai rapat koordinasi persiapan akhir Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Baca juga: Banyak Surat Suara Pilkada Rusak, Ini Penjelasan KPU

Surat suara Pilkada Serentak tersebut, kata Wiranto, sudah dihitung ulang dan akan segera dikirimkan ke daerah-daerah yang surat suaranya banyak ditemukan rusak.

Pemerintah memastikan, pengiriman surat suara tersebut akan sampai sebelum pemungutan suara dilakukan pada 27 Juni 2018. Dengan begitu, pemilihan kepala daerah tidak terkendala dari sisi logitik surat suara.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, bila melihat waktu yang tinggal lima hari lagi, surat suara kemungkian sudah dikirim ke kantor kecamatan.

"Intinya adalah 1 hari sebelum pemungutan suara logistik sudah tiba di TPS (Tempat Pemungutan Suara)," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 15.745 surat suara untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 ditemukan rusak saat proses sortir dan lipat surat suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (27/5/2018).

Baca juga: Belasan Ribu Surat Suara Pilgub Jateng di Purbalingga Rusak

Jika dipersentasekan, kerusakan surat suara tersebut termasuk tinggi, yakni dua persen dari total kebutuhan yang mencapai 754.248 surat suara.

Sementara itu, sebanyak 4.000 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengatakan, surat suara tersebut diketahui saat dilakukan penyortiran.