Kompas.com - 08/06/2018, 21:08 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pemungutan suara Pilkada di 171 daerah, sejumlah surat suara justru ditemukan rusak.

Komisi Pemilhan Umum (KPU) menjelaskan sejumlah penyebab kerusakan tersebut.

"Itu kan pertama disortir di perusahaan, perusahaan mengirim, nah proses pengiriman ini kan bisa ada kerusakan ketika di banting, segala macem lah," ujar Anggota KPU RI Ilham Saputra di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

"Lalu kami sortir sudah dibuka, (ditemukan) terjadi kerusakan. Kami hitung berapa kerusakan itu. Lalu kami meminta kepada pihak perusahaan untuk mengganti kerusakan itu dan dikirim kembali ke kami," sambung dia.

Jadi menurut Ilham, proses penyortiran surat suara Pilkada dilakukan dua kali. Pertama oleh perusahaan, dan kedua oleh KPU.

Saat penyortiran kedua dilakukan, KPU mendapati adanya kerusakan surat suara akibat proses pengiriman. Oleh karena itu, KPU meminta perusahaan pembuat untuk menggantinya secepatnya.

Meski begitu, Ilham memastikan, KPU di 171 daerah relatif sudah siap untuk penyelenggaran Pilkada.

"Prinsipnya untuk surat suara dan kesiapan teman-teman penyelenggara pemilu di daerah sudah siaplah insyaallah," kata dia.

Dalam lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai pada hari ini 14 Juni 2017. Sedangkan pembentukan PPK dan PPS akan dimulai 12 Oktober 2017.

Baca juga: Belasan Ribu Surat Suara Pilgub Jateng di Purbalingga Rusak

Pengolahan DP4 akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017. KPU akan mulai melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 30 Desember 2017.

Berikutnya, penerimaan DAK2 akan dimulai 31 Juli 2017 dan pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.

Masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018 dan masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.

Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.

Kompas TV Meskipun kinerja partai politik dinilai rendah, partisipasi publik untuk memilih wakil rakyat dalam pemilu masih dianggap penting.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Nasional
Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Nasional
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Nasional
Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Nasional
Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Nasional
Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.