Demokrat: Pidato AHY Realitas, Tidak Hoaks, Berbeda dengan Mereka yang Senior...

Kompas.com - 14/06/2018, 16:53 WIB
Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri kampanye akbar pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Rusda Mahmud dan LM Safei Kahar, di lapangan lembah hijau Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/5/2018) sore. KOMPAS.COM/Defriatno NekePolitisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri kampanye akbar pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Rusda Mahmud dan LM Safei Kahar, di lapangan lembah hijau Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/5/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin berpendapat, pidato Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang berisi kritikan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih dalam tahap wajar.

"AHY bicara realitas kok, apa adanya. Tidak vulgar, bahasanya juga tetap santun, jauh dari hoaks, apalagi ujaran kebencian. Berbeda sekali dengan pernyataan mereka yang sudah tergolong senior. Justru itu yang berpotensi ke perpecahan," ujar Amir kepada Kompas.com, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: AHY, antara Apresiasi dan Kritikan Pemerintahan Jokowi

Oleh sebab itu, Partai Demokrat tidak khawatir orasi AHY berpotensi merenggangkan hubungan dengan Istana.

"Bagi pihak-pihak yang berpikir dewasa dan terbuka, terlalu picik apabila kita menggiring orasi AHY ke hubungan baik," ujar Amir.

Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui di Balai Sidang UI Depok, Sabtu (12/11/2016).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui di Balai Sidang UI Depok, Sabtu (12/11/2016).

 

Lagipula, Demokrat juga sudah mengukur bahwa orasi berisi kritik tersebut tak membuat hubungan dengan Istana menjadi renggang.

Baca juga: AHY Sebut Harga Barang Tinggi, Ini Kata Stafsus Presiden

Bagi Demokrat, lanjut Amir, apabila partainya nanti menjalin koalisi dengan pemerintahan Jokowi-JK, itu tidak membuat kritik berhenti dilontarkan.

Justru kritik membangun sangat diperlukan untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan.

"Seandainya pun sejarah memanggil bahwa AHY akan menjadi mitra pemerintah, itu tidak akan menghalangi apapun. Karena sekali lagi orasinya AHY itu mengemukakan beberapa topik mengenai realita," ujar Amir.

Baca juga: Stafsus Presiden Sebut Kritik AHY soal Daya Beli Tanpa Data Akurat

 

Diberitakan, dalam orasi selama 40 menit bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" pada Sabtu (9/6/2018) lalu, AHY melontarkan lima 'peluru' kritik bagi Jokowi-JK.

Lima isu yang disasar AHY, yakni menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, derasnya aliran tenaga kerja asing dan revolusi mental yang dinilai tidak berjalan.

Khusus soal revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar, revolusi mental?"

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X