AHY, antara Apresiasi dan Kritikan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/06/2018, 13:30 WIB
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),  saat pelantikan DPD dan DPC Partai Demokrat di Stadion Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (10/4/2018). KOMPAS.com/IKA FITRIANA Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat pelantikan DPD dan DPC Partai Demokrat di Stadion Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (10/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik Agus Harimurti Yudhoyono kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disampaikan melalui orasi, Sabtu (9/6/2018) lalu, boleh dibilang cukup mengejutkan.

Ini merupakan kali pertama AHY, sapaan populer Agus, mengkritik pemerintahan Jokowi secara terbuka di depan publik.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Maret 2018 lalu, AHY juga sempat tampil berpidato.

Namun kala itu, ia mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai sukses membangun infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perhubungan secara signifikan.

Jokowi-JK juga dinilai sukses menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Baca juga: AHY Apresiasi Pemerintahan Jokowi dalam Pidato Penutup Rapimnas Demokrat

Lalu saat berorasi selama 40 menit bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (9/6/2018), ia melontarkan lima 'peluru' kritik bagi Jokowi-JK.

Lima isu yang disasar AHY, yakni menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, derasnya aliran tenaga kerja asing dan revolusi mental yang dinilai tidak berjalan.

Khusus mengenai revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental?"

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Empat hari setelah momen itu, ia melanjutkan manuver politiknya. Ia mengatakan, harga barang jelang Lebaran selalu meningkat.

"Kami tahu akhir-akhir ini atau menjelang Lebaran, harga-harga juga bisa naik. Di belakang ini banyak kampung-kampung, ada dua RW dan dari pagi sudah ramai, habis cepat kuponnya," kata putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Antusiasme masyarakat terhadap pasar murah yang digelar AHY itu dinilainya menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat yang semakin parah.

Istana menjawab

Serangkaian kritik AHY ini diperhitungkan Istana. Staf Khusus Presiden yang mengurus masalah ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pernyataan AHY khusus mengenai rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, tidak didukung data yang tepat.

"Saya sebagai ekonom, kalau berbicara itu menggunakan teori dan data akurat yang menunjang itu semua. Nah, dari hal-hal semacam ini (pernyataan Agus), konteks daya beli yang dimaksud itu tidak ada data-data pendukungnya," ujar Erani kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Menurut Erani, kerangka berpikir bahwa ramainya pasar murah menunjukkan penurunan daya beli, kurang tepat.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X