AHY, antara Apresiasi dan Kritikan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik Agus Harimurti Yudhoyono kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disampaikan melalui orasi, Sabtu (9/6/2018) lalu, boleh dibilang cukup mengejutkan.

Ini merupakan kali pertama AHY, sapaan populer Agus, mengkritik pemerintahan Jokowi secara terbuka di depan publik.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Maret 2018 lalu, AHY juga sempat tampil berpidato.

Namun kala itu, ia mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai sukses membangun infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perhubungan secara signifikan.

Jokowi-JK juga dinilai sukses menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Baca juga: AHY Apresiasi Pemerintahan Jokowi dalam Pidato Penutup Rapimnas Demokrat

Lalu saat berorasi selama 40 menit bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (9/6/2018), ia melontarkan lima 'peluru' kritik bagi Jokowi-JK.

Lima isu yang disasar AHY, yakni menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, derasnya aliran tenaga kerja asing dan revolusi mental yang dinilai tidak berjalan.

Khusus mengenai revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental?"

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Empat hari setelah momen itu, ia melanjutkan manuver politiknya. Ia mengatakan, harga barang jelang Lebaran selalu meningkat.

"Kami tahu akhir-akhir ini atau menjelang Lebaran, harga-harga juga bisa naik. Di belakang ini banyak kampung-kampung, ada dua RW dan dari pagi sudah ramai, habis cepat kuponnya," kata putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Antusiasme masyarakat terhadap pasar murah yang digelar AHY itu dinilainya menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat yang semakin parah.

Istana menjawab

Serangkaian kritik AHY ini diperhitungkan Istana. Staf Khusus Presiden yang mengurus masalah ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pernyataan AHY khusus mengenai rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, tidak didukung data yang tepat.

"Saya sebagai ekonom, kalau berbicara itu menggunakan teori dan data akurat yang menunjang itu semua. Nah, dari hal-hal semacam ini (pernyataan Agus), konteks daya beli yang dimaksud itu tidak ada data-data pendukungnya," ujar Erani kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Menurut Erani, kerangka berpikir bahwa ramainya pasar murah menunjukkan penurunan daya beli, kurang tepat.

Secara teori, indikator daya beli ada dua. Pertama, apabila pendapatan naik dengan asumsi harga barang tidak naik, daya beli masyarakat pasti meningkat.

Kedua, apabila harga barang meningkat dengan asumsi pendapatan tetap, barulah daya beli masyarakat menurun.

Indikator pertama, yakni tentang pendapatan, lanjut Erani, erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Apablia pertumbuhan ekonomi baik, otomatis pendapatan masyarakat meningkat dan berujung pada daya beli masyarakat yang baik pula.

"Sekarang kita cek data. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah 2014 selalu di angka 5 persen, bahkan ada yang di atasnya, walaupun tipis. Artinya tidak ada intensi pertumbuhan ekonomi menurun sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat turun pula," papar Erani.

Inflasi alias peningkatan harga barang, lanjut Erani, juga terkendali selama pemerintahan Jokowi-JK.

Ia mencatat, semenjak tahun 2015 hingga saat ini, inflasi tidak pernah melebihi angka 3,6 persen. Catatan ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan masa sebelum 2015.

Baca juga: Stafsus Presiden Sebut Kritik AHY soal Daya Beli Tanpa Data Akurat

"Jadi artinya, kalau kita memakai data-data ekonomi pendukung tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kesimpulannya tidak ada penurunan daya beli," lanjut Erani.

Erani minta AHY yang menjabat sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat itu untuk melengkapi pernyataannya dengan fakta dan data yang tepat.

Erani mengatakan, keinginan AHY untuk menjadi pemimpin pada masa mendatang patut dihargai.

Namun, penting bagi orang seperti AHY untuk berpikir dengan kerangka yang runut dan komprehensif.

"Penting bagi seseorang yang memiliki posisi penting di masyarakat, atau menjadi pemimpin di masa mendatang berpikir menggunakan nalar yang runtut dan komprehensif. Karena dia ada dalam posisi atau berharap untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Oleh sebab itu, keseluruhan kerangka berpikirnya itu akan menjadi rujukan," ujar dia.

"Kalau ada kerangka berpikir yang tidak tepat, maka itu akan merugikan dirinya sendiri," lanjut dia.

Menjauhi Istana?

Pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat, kritik AHY bukan dimaksudkan untuk menjauhi Istana.

"Demokrat, melalui pernyataan-pernyataan AHY, saya rasa tidak ingin menjauhkan diri dari Istana. Saya yakin ini sekadar untuk mencari simpati publik. Karena bagaimanapun, AHY itu harus tetap mengolah isu, berita, supaya tetap menjadi perbincangan di publik dengan target akhirnya 2024 mendatang," ujar Ray kepada Kompas.com, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Meski demikian, Ray berpendapat, AHY harus tetap mengukur sejauh mana pidato tersebut bisa berpengaruh terhadap hubungannya dengan penguasa saat ini.

Jangan sampai pidato itu merenggangkan hubungan.

"Harusnya waspada saja terhadap reaksi yang enggak terukur nantinya. Karena kita enggak bisa mengukur perasaan orang kan," ujar Ray.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah apabila ada anggapan pidato AHY itu bertujuan menjauh dari Istana.

Menurut Amir, pidato AHY hanya menunjukkan realitas yang terjadi di masyarakat.

"Saya kira AHY itu bicara realitas. Apa adanya. Kalau umpamanya kami ingin bersinergi dengan pemerintah, tidak perlu harus berdiam diri kan kalau ada hal-hal yang perlu diungkapkan ke masyarakat? Apalagi ini kondisi sebenarnya dan tiga hal yang menjadi fokus pidato, yakni ekonomi, politik dan penegakkan hukum," ujar Amir saat dikonfirmasi, Kamis siang.

Ia juga yakin pemerintah tidak berpikir picik dan menganggap pidato AHY tersebut merupakan penghancur hubungan.