Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Kompas.com - 12/06/2018, 15:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai kritik yang dilayangkan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tidak obyektif.

Ia mengatakan semestinya AHY mengkritik secara obyektif dengan melihat berbagai konteks yang melingkupi berbagai kebijakan Jokowi.

"Ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria yang obyektif, bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu. Bukan atas dasar kepentingan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

Baca juga: Pidato AHY Singgung Revolusi Mental, Ini Kata Puan Maharani

"Sehingga berbagai realitas obyektif terhadap capaian Pak Jokowi seringkali kemudian ditutupi hanya karena agenda politik yang berbeda. Ini yang seharusnya kita kedepankan," lanjut Hasto.

Ia menambahkan, Jokowi memimpin Indonesia di tengah berbagai kondisi seperti minimnya ketersediaan infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masih buruknya tata kelola pemerintahan lantaran banyak yang belum transparan juga harus dihadapi Jokowi.

Hasto mengatakan di era pemerintahan Jokowi, kedua permasalahan tersebut langsung diatasi dan membawa perubahan yang signifikan.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Proyek infrastruktur, kata Hasto, kini mulai menunjukan geliatnya.

Ia menambahkan, pemerintahan Jokowi tak pernah lepas dari nilai-nilai Pancasila dalam menelurkan kebijakan.

"Karena itu Pak Jokowi merombak secara keseluruhan," ucap Hasto.

"Kami harapkan cara pandang itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sama. Apakah pemerintahan ini membumikan Pancasila, apakah menjalankan perintah konstitusi, harusnya dari parameter-parameter itu yang digunakan (dalam mengkritik)," lanjut Hasto.

AHY sebelumnya menyampaikan orasi pada Sabtu (9/6/2018) lalu. Orasi berdurasi 40 menit tersebut bertajuk "Mendengar Suara Rakyat".

Baca juga: AHY: Apa Kabar Revolusi Mental?

Dalam orasinya tersebut, Agus menyampaikan sejumlah hal, termasuk ajakan untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Meski demikian, Agus juga melontarkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Agus mengkritisi Jokowi yang dinilai belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, mengontrol masuknya tenaga kerja asing, menjamin tarif listrik yang adil, hingga revolusi mental yang tak terdengar lagi gaungnya.

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com