Masyarakat Sipil Usul 20 Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan Dalam RKUHP

Kompas.com - 12/06/2018, 16:30 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai, rumusan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih sangat minim.

Dalam draf RKUHP per 28 Mei 2018, hanya diatur tiga bentuk alternatif non-pemenjaraan, yaitu pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan pelaksanaan pidana penjara dengan cara mengangsur.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan, jika pemerintah dan DPR sepakat untuk mengurangi dampak destruktif pidana penjara, seharusnya lebih banyak diatur mengenai ancaman pidana alternatif.

"Harusnya rumusan RKUHP mengakomodir berbagai bentuk alternatif non pemenjaraan, bukan hanya membatasi pada tiga bentuk dengan syarat yang tidak mudah untuk diterapkan," ujar Anggara kepada Kompas.com, Selasa (12/6/2018).

Anggara menjelaskan, berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures atau The Tokyo Rules, paling tidak ada 11 bentuk alternatif non pemenjaraan.

Selain itu, diatur pula bentuk ancaman pidana yang merupakan kombinasi dari ke-11 bentuk tersebut.

Ia menilai, bentuk-bentuk alternatif dalam The Tokyo Rules bisa diadopsi ke dalam RKUHP.

Oleh sebab itu, lanjut Anggara, aliansi mengusulkan 20 bentuk alternatif non pemenjaraan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan penjara.

"Aliansi Nasional Reformasi KUHP telah merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR 20 bentuk alternatif non pemenjaraan sebagai upaya untuk komprehensif mengurangi penggunaan penjara," kata Anggara.

Adapun 20 bentuk alternatif non pemenjaraan tersebut adalah:

1. Pemberian peringatan

2. Penggantian kerugian sebagian atau seluruhnya terhadap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindak pidana

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X