Hasto Nilai PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019

Kompas.com - 12/06/2018, 14:49 WIB
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sempat bersalaman dan saling menyapa saat keduanya hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2017). Kedua tokoh tersebut hadir di istana untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72. Anung Anindito (Dokumentasi Susilo Bambang Yudhoyono)Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sempat bersalaman dan saling menyapa saat keduanya hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2017). Kedua tokoh tersebut hadir di istana untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019.

Hal itu, kata Hasto, terlihat dari konfigurasi politik antara PDI-P dan Demokrat di Pilkada 2018 yang dianggap banyak perbedaan.

Padahal, kata Hasto, kerja sama di Pilkada 2018 akan sejalan dengan pembentukan koalisi di Pilpres 2019.

Baca juga: Cak Imin: Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Sangat Sulit Terbentuk

"Kalau kami lihat tentu saja dalam pemilukada serentak ini kami juga melihat ada berbagai perbedaan-perbedaan itu di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Utara. Nah, tentu saja pilkada ini senafas dengan pileg dan pilpres," ucap Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Ketika di dalam Pilkada juga ada perbedaan-perbedaan yang tajam, tentu saja ini juga kurang kondusif untuk membangun kerja sama ke depan," lanjut Hasto.

Hal itu, ditambah pula dengan pidato Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Menurut Hasto, pidato Agus yang mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi tidak objektif karena tidak didasari konteks yang sesuai.

Ia mengatakan, saat ini Jokowi tengah berupaya membenahi sistem pemerintahan dan perekonomian ke arah yang lebih baik meski harus berhadapan dengan kondisi perekonomian global yang sedang sulit.

Namun, Hasto mengatakan, kinerja Jokowi tersebut tetap layak diapresiasi. Hal itu terlihat dari suksesnya pembangunan infrastruktur berbagai kebijakan yang mengarah pada transparansi tata kelola pemerintahan.

"Ya, di dalam menyampaikan sebuah sikap politik itu kan juga harus berdasarkan nilai-nilai fundamental kita sebagai bangsa. Sehingga ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria objektif bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu," ujar Hasto.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X