Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri-TNI Diminta Transparan dalam Penanganan Pengeroyokan Anggotanya

Kompas.com - 12/06/2018, 11:01 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea Poeloengan menegaskan, Polri dan TNI perlu mengungkapkan dua peristiwa pengeroyokan yang melibatkan oknum Polri-TNI secara transparan dan terbuka.

Ia melihat bahwa selama ini mekanisme penanganan kasus seperti ini di TNI dan Polri berbeda.

"TNI masih di peradilan militer dan Polri di peradilan umum dan masih terbatasinya penyidikan sebagai informasi yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik, membuat saya saja sangat terbatas untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal tersebut, apalagi khalayak umum," kata Andrea kepada Kompas.com, Selasa (12/6/2018).

Andrea menyesalkan pengawasan terhadap oknum anggota TNI dan Polri oleh kedua pucuk pimpinan yang masih lemah.

Menurut Andrea, kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Ia menekankan pentingnya penyelesaian dengan mekanisme yang sama, transparan, dan final.

"Untuk itu perlu pembaruan sistem peradilan bagi TNI untuk hal-hal selain perang agar tunduk pada peradilan umum, sesuai amanah Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000 yang merupakan amanat reformasi," ujar Andrea.

Baca juga: Pasca-kasus Pengeroyokan, TNI AD Perkuat Soliditas TNI-Polri

Ia juga melihat peristiwa ini mencerminkan filosofi sinergi TNI-Polri belum menyentuh seluruh jajaran di semua kepangkatan.

Andrea berharap para pimpinan TNI dan Polri harus meningkatkan penjelasan dan perwujudan sinergi dengan nyata dan saksama ke dalam internal kesatuan mereka hingga level kepangkatan terbawah.

"Bahkan, jika perlu sinergi mulai dijadikan doktrin dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas TNI-Polri. Bagian dari sumpah, kode etik, dan peraturan disiplin," kata dia.

Andrea meminta para oknum pelaku harus ditindak tegas. Ia juga menyarankan, pimpinan para oknum tersebut juga bisa diberikan sanksi.

Ia juga mengimbau Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk meminta maaf kepada publik.

"Perlu dilakukan permintaan maaf bersama kepada publik oleh Panglima TNI dan Kapolri secara langsung, yang mencerminkan sikap ksatria dan tanggung jawab terhadap kejadian yang dilakukan oleh oknum institusinya guna memberikan jaminan keamanan kepada publik," kata Andrea.

Kompas TV Seluruh pasukan mulai bertugas di pos pengamanan yang telah ditentukan pada 7 Juni hingga 24 Juni mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com