Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri-TNI Diminta Transparan dalam Penanganan Pengeroyokan Anggotanya

Kompas.com - 12/06/2018, 11:01 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea Poeloengan menegaskan, Polri dan TNI perlu mengungkapkan dua peristiwa pengeroyokan yang melibatkan oknum Polri-TNI secara transparan dan terbuka.

Ia melihat bahwa selama ini mekanisme penanganan kasus seperti ini di TNI dan Polri berbeda.

"TNI masih di peradilan militer dan Polri di peradilan umum dan masih terbatasinya penyidikan sebagai informasi yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik, membuat saya saja sangat terbatas untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal tersebut, apalagi khalayak umum," kata Andrea kepada Kompas.com, Selasa (12/6/2018).

Andrea menyesalkan pengawasan terhadap oknum anggota TNI dan Polri oleh kedua pucuk pimpinan yang masih lemah.

Menurut Andrea, kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Ia menekankan pentingnya penyelesaian dengan mekanisme yang sama, transparan, dan final.

"Untuk itu perlu pembaruan sistem peradilan bagi TNI untuk hal-hal selain perang agar tunduk pada peradilan umum, sesuai amanah Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000 yang merupakan amanat reformasi," ujar Andrea.

Baca juga: Pasca-kasus Pengeroyokan, TNI AD Perkuat Soliditas TNI-Polri

Ia juga melihat peristiwa ini mencerminkan filosofi sinergi TNI-Polri belum menyentuh seluruh jajaran di semua kepangkatan.

Andrea berharap para pimpinan TNI dan Polri harus meningkatkan penjelasan dan perwujudan sinergi dengan nyata dan saksama ke dalam internal kesatuan mereka hingga level kepangkatan terbawah.

"Bahkan, jika perlu sinergi mulai dijadikan doktrin dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas TNI-Polri. Bagian dari sumpah, kode etik, dan peraturan disiplin," kata dia.

Andrea meminta para oknum pelaku harus ditindak tegas. Ia juga menyarankan, pimpinan para oknum tersebut juga bisa diberikan sanksi.

Ia juga mengimbau Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk meminta maaf kepada publik.

"Perlu dilakukan permintaan maaf bersama kepada publik oleh Panglima TNI dan Kapolri secara langsung, yang mencerminkan sikap ksatria dan tanggung jawab terhadap kejadian yang dilakukan oleh oknum institusinya guna memberikan jaminan keamanan kepada publik," kata Andrea.

Kompas TV Seluruh pasukan mulai bertugas di pos pengamanan yang telah ditentukan pada 7 Juni hingga 24 Juni mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com