Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Sebut Banyak Bus Tak Lulus "Ramp Check"

Kompas.com - 11/06/2018, 19:44 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyebutkan, masih banyak bus yang melayani angkutan Lebaran tidak lulus uji kelayakan (ramp check).

Menurut Budi, ini disebabkan kondisi kendaraan yang kurang bagus.

"Ada juga banyak (bus) yang tidak lolos. Tidak bagus kendaraannya," ujar Budi di Posko Nasional Angkutan Lebaran 2018 di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (11/6/2018).

Baca juga: Tak Ada Sabuk Pengaman, Sejumlah Bus Tak Lolos Ramp Check di Tanjung Priok

Budi menyatakan, sebenarnya bus yang tidak lolos ramp check tahap pertama akan diminta untuk memperbaiki kondisi kendaraannya. Kemudian, dilakukan ramp check ulang.

Meskipun demikian, kata Budi, masih banyak pula bus yang tidak lolos ramp check tersebut.

Pengusaha pun diimbau untuk tidak hanya mengutamakan bisnis ketimbang keselamatan.

"Mungkin mereka bisnis di bidang angkutan, mungkin kayaknya para pengusaha itu lebih mengutamakan bisnis daripada keselamatan. SOP tentang keselamatan itu tidak setipe dengan pesawat," ungkap Budi.

Baca juga: Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran, Dishub Ramp Check 4 PO Bus di Solo

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan, jumlah hasil pemeriksaan kendaraan mencapai 39.660 kendaraan bus. Angka tersebut mencakup 80,94 persen dari target pemeriksaaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30.868 bus dinyatakan tidak layak beroperasi. Angka ini mencakup 77,83 persen dari hasil pemeriksaan.

Adapun bus yang diijinkan beroperasi mencapai 8.792 bus. Angka tersebut mencakup 22,17 persen dari hasil pemeriksaan.

Kompas TV Diprediksi mulai Senin (11/6) malam hingga hari raya peningkatan kepadatan akan terjadi di tol Surabaya-Mojokerto

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com