Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan orasi pada Sabtu (9/6/2018) lalu. Orasi berdurasi 40 menit tersebut bertajuk "Mendengar Suara Rakyat".

Dalam orasinya tersebut, Agus menyampaikan sejumlah hal, termasuk ajakan untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Meski demikian, Agus juga melontarkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

1. Daya beli masyarakat

Agus menyatakan, meskipun angka-angka indikator makroekonomi relatif baik,  kenyataannya di lapangan berbeda.

"Hampir di setiap tempat, yang kami datangi, rakyat berteriak, 'Pak, bagaimana ini? Harga-harga kebutuhan pokok naik! Barang-barang makin mahal'," kata Agus.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Daya Beli Masyarakat Tidak Menurun

Agus menyebut, di satu sisi, harga-harga kebutuhan, naik secara signifikan. Di sisi lain, kemampuan dan kesempatan masyarakat makin terbatas untuk memperoleh penghasilan yang layak.

Harus diakui, sebut Agus, daya beli rakyat memang menurun. Utamanya adalah rakyat berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

2. Kenaikan tarif listrik

Agus mengungkapkan, selain biaya hidup, pengeluaran rumah tangga juga terus meningkat. Contohnya adalah kenaikan tarif listrik.

"Tarif listrik naik lebih dari 140 persen, antara bulan Desember 2016 hingga Juli 2017," sebut Agus.

Baca juga: Dirut PLN: Isu Kenaikan Tarif Listrik untuk Mendiskreditkan Pemerintah

Pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA, imbuh dia, berdampak terhadap hampir 19 juta pelanggan rumah tangga.

"Ini tentu, secara langsung berpengaruh terhadap daya beli rakyat," ungkapnya.

3. Lapangan kerja

Menurut Agus, pekerjaan bukan hanya soal memperoleh pendapatan. Pekerjaan juga merupakan harga diri dan penerimaan sosial.

"Itulah sebabnya, pengangguran dan lapangan kerja, selalu menjadi persoalan sensitif," tuturnya.

Secara kuantitas, lapangan kerja yang tercipta setiap tahunnya, ungkap Agus, belum bisa mengimbangi  jumlah pencari kerja baru.

"Dalam hal kualitas angkatan kerja, kita juga masih punya PR besar. Lebih dari 50 juta orang, angkatan kerja kita, berpendidikan sekolah dasar. Dengan fakta ini, rasanya, tidak mudah bagi kita, untuk bersaing dalam kompetisi global," ujar Agus.

4. Tenaga kerja asing

Agus menyatakan, kaum buruh dan pekerja yang ditemuinya mengkritik Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menurutnya, aturan itu kurang berpihak pada mereka.

"Baru-baru ini, saya kembali dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya melihat sendiri, betapa banyak TKA, yang bekerja di sana. Bukan hanya, sebagai tenaga ahli, atau dalam kapasitas manajerial saja, tetapi juga, pada tingkatan buruh, sopir, dan pekerja lapangan lainnya," kata Agus.

Hasil investigasi Ombudsman tahun 2017 terkait isu TKA ilegal di berbagai provinsi, ucap Agus, menemukan bahwa ada diskriminasi perlakuan, hingga gaji yang tidak berimbang antara TKA dan tenaga kerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama.

Baca: Ombudsman: Banyak Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan

5. Revolusi mental

Agus menyoroti program Revolusi Mental yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Agus, sebagian besar rakyat sebenarnya menaruh harapan pada program yang membidik pembangunan manusia Indonesia tersebut.

Akan tetapi, program Revolusi Mental tampaknya sedikit tersisih dengan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi memang mengedepankan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

"Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya “Apa kabar, Revolusi Mental?”," kata Agus.

Baca: AHY: Apa Kabar Revolusi Mental?