Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Secara kuantitas, lapangan kerja yang tercipta setiap tahunnya, ungkap Agus, belum bisa mengimbangi  jumlah pencari kerja baru.

"Dalam hal kualitas angkatan kerja, kita juga masih punya PR besar. Lebih dari 50 juta orang, angkatan kerja kita, berpendidikan sekolah dasar. Dengan fakta ini, rasanya, tidak mudah bagi kita, untuk bersaing dalam kompetisi global," ujar Agus.

4. Tenaga kerja asing

Agus menyatakan, kaum buruh dan pekerja yang ditemuinya mengkritik Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menurutnya, aturan itu kurang berpihak pada mereka.

"Baru-baru ini, saya kembali dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya melihat sendiri, betapa banyak TKA, yang bekerja di sana. Bukan hanya, sebagai tenaga ahli, atau dalam kapasitas manajerial saja, tetapi juga, pada tingkatan buruh, sopir, dan pekerja lapangan lainnya," kata Agus.

Hasil investigasi Ombudsman tahun 2017 terkait isu TKA ilegal di berbagai provinsi, ucap Agus, menemukan bahwa ada diskriminasi perlakuan, hingga gaji yang tidak berimbang antara TKA dan tenaga kerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama.

Baca: Ombudsman: Banyak Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan

5. Revolusi mental

Agus menyoroti program Revolusi Mental yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Agus, sebagian besar rakyat sebenarnya menaruh harapan pada program yang membidik pembangunan manusia Indonesia tersebut.

Akan tetapi, program Revolusi Mental tampaknya sedikit tersisih dengan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi memang mengedepankan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

"Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya “Apa kabar, Revolusi Mental?”," kata Agus.

Baca: AHY: Apa Kabar Revolusi Mental?