Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP, Ini Respons Ketua MPR

Kompas.com - 08/06/2018, 22:19 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan enggan menebak mengenai faktor apa yang menyebabkan Yudi Latif mundur sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Meski demikian, Zulkifli Hasan menghargai keputusan Yudi Latif.

"Saya enggak bisa menebak-nebak ya tapi kita hormati sajalah Yudi Latif mundur. Sudah mundur dia. Kita hormati saja itu," ujar Zulkifli saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018).

Zulkifli yakin tak sulit untuk menemukan pengganti Yudi Latif. Sebab, banyak tokoh nasional yang memiliki kompetensi untuk mengisi jabatan tersebut.

Ia menyerahkan pemilihan Kepala BPIP kepada Presiden Joko Widodo.

"Banyak kan, enggak kurang (tokoh) kita. Itu terserah Presiden saja, toh banyak (tokoh) kita, enggak kurang," tuturnya.

Baca juga: Presiden Hargai Keputusan Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Namun, Zulkifli juga mengkritik konsep BPIP saat ini.

Ia mengungkapkan, awalnya lembaga yang bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu memiliki konsep melatih pelatih terkait nilai-nilai Pancasila.

Kemudian, lembaga tersebut bertujuan mengkaji agar seluruh birokrat membuat kebijakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu, jabatan Kepala BPIP diposisikan setingkat menteri.

"Jadi (BPIP) menyiapkan fondasi yang kokoh kemudian menyiapkan metode, bukan ceramah keliling. Ceramah keliling bukan itu tugasnya, makanya setara menteri. Tapi dalam pelaksanaannya saya enggak paham ya kok ceramah keliling. Itu kritik masukan saya," kata Zulkifli.

Baca juga: Presiden Jokowi Belum Baca Surat Pengunduran Diri Yudi Latif sebagai Kepala BPIP

Sebelumnya, Yudi mengumumkan pengunduran dirinya lewat media sosial Facebook dengan pernyataan berjudul "Terima Kasih, Mohon Pamit".

Menurut Yudi, transformasi UKP-PIP menjadi badan membawa perubahan pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga serta hubungan antara dewan pengarah dan pelaksana.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," demikian Yudi dalam pernyataan tersebut.

UKP-PIP direvitalisasi menjadi BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan pimpinan yaitu Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.

Kompas TV Istana sebut Yudi Latif mengirimkan surat mundur dari BPIP ke Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com