Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Gudang Penyimpanan Kemendagri Pasca-Peristiwa E-KTP Tercecer

Kompas.com - 30/05/2018, 19:21 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Peristiwa tercecernya KTP elektronik di sebuah jalan raya di Bogor beberapa waktu silam telah menimbulkan polemik di kalangan publik.

Spekulasi sabotase, penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik, hingga hoaks KTP elektronik dibuat di China menimbulkan kegaduhan tersendiri.

Kompas.com bersama awak media lainnya berkesempatan mengikuti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meninjau gudang penyimpanan barang Kementerian Dalam Negeri di Jalan Raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Saat berada di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tjahjo menjelaskan, kunjungannya ke Bogor untuk mengajak awak media melihat kondisi yang sebenarnya dari gudang tersebut. Ia ingin polemik atas insiden ini disudahi.

"Mari kita lihat kondisi sebenarnya, gudangnya kayak apa, kondisinya kayak apa. Itu saja," ujar Tjahjo di gedung BPK, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: [HOAKS] Beragam Informasi soal E-KTP yang Tercecer

Tjahjo juga menegaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan pihak kepolisian, Kementerian Kominfo, dan media massa untuk menjelaskan insiden ini secara jernih kepada publik.

"Temuan kepolisian juga sudah, penyebaran informasi sudah, hari ini clear itu murni kesalahan, kecelakaan. Itu kan sudah rusak (KTP yang tercecer)," kata Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meninjau gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri di  di Jalan Raya Parung No. 21, Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Kegiatannya ini dilakukan untuk melihat kondisi gudang pasca peristiwa tercecernya KTP elektronik beberapa waktu silam.DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meninjau gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri di  di Jalan Raya Parung No. 21, Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Kegiatannya ini dilakukan untuk melihat kondisi gudang pasca peristiwa tercecernya KTP elektronik beberapa waktu silam.
Rombongan berangkat sekitar pukul 14.30 WIB dari gedung BPK. Perjalanan menuju gudang penyimpanan menghabiskan waktu sekitar 1 jam 30 menit.

Rombongan tiba sekitar pukul 16.00 WIB di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Bogor.

Gudang penyimpanan ini ternyata terletak terpisah di sisi belakang kompleks BPSDM Kemendagri.

Baca juga: Ekspedisi Pembawa Ribuan E-KTP yang Tercecer di Bogor Diberikan Sanksi

Sejumlah staf dukcapil Kemendagri memotong ujung kanan atas e-KTP yang rusak di gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018).DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sejumlah staf dukcapil Kemendagri memotong ujung kanan atas e-KTP yang rusak di gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018).
Setibanya di depan gudang, rombongan mendapati puluhan staf Dukcapil Kemendagri sibuk memotong ribuan KTP elektronik yang rusak atau invalid.

Tjahjo dan rombongan pun memasuki salah satu gudang untuk melihat barang apa saja yang disimpan di dalam. Pantauan Kompas.com, penyimpanan barang inventaris dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

Barang-barang berupa dokumen kertas, rak, kursi, mesin fotokopi, hingga monitor komputer disimpan terpisah.

Kompas.com menemukan sejumlah kardus kecil yang berisi e-KTP rusak atau invalid tergeletak di sekitar gerbang gudang. Jumlah kardus e-KTP rusak cenderung lebih sedikit dibandingkan barang-barang inventaris lain.

Baca juga: Pimpinan DPR Pertanyakan Tindakan Kemendagri Simpan E-KTP Rusak

Dari data Kemendagri, terdapat 805.311 keping e-KTP rusak yang tersimpan di gudang ini.

"KTP elektronik ini delapan tahun mulai dari 2011, pengadaan 2010 sampai 2011 mulai dicetak ya. Yang rusak-rusak, salah ketik, salah nomor, salah alamat apa itu disimpan di sini," kata Tjahjo.

Kepada wartawan, Tjahjo menegaskan gudang ini tak sepenuhnya digunakan untuk menyimpan e-KTP. Ia juga menjamin e-KTP yang ada di gudang ini tak disalahgunakan untuk kepentingan apa pun.

"Saya siap mempertaruhkan kehormatan saya untuk menjamin hal tersebut," kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memotong ujung kanan atas salah satu e-KTP yang rusak di gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memotong ujung kanan atas salah satu e-KTP yang rusak di gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018)
Ia juga menjelaskan, e-KTP yang rusak dari berbagai daerah nantinya akan digantikan dengan blangko e-KTP yang baru. Hal itu merupakan wujud komitmen Kemendagri melayani masyarakat untuk mendapatkan e-KTP sebagaimana mestinya.

"Saya ganti, saya ganti yang benar, yang benar saya serahkan ke Anda, tapi Anda tidak saya sampaikan 'eh kemarin saya ngetik salah', kan enggak, yang saya berikan kan itu yang benar kepada Anda, itu penjelasan saya," ujar Tjahjo.

Usai meninjau gudang pertama, Tjahjo menelusuri gudang kedua.

Baca juga: Kemendagri Jamin E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan untuk Politik

Pantauan Kompas.com, gudang kedua juga tak jauh berbeda dengan gudang pertama. Sebagian besar berisi monitor komputer, televisi, mesin fotokopi, meja dan kursi. Tjahjo hanya meninjau sebentar di gudang tersebut.

Ia pun akhirnya keluar melihat puluhan staf Dukcapil yang memotong ujung kanan atas e-KTP. Didampingi Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, Tjahjo memegang sebuah e-KTP dan menggunting ujung kanan atasnya.

"Nah ini salah satu e-KTP yang rusak seperti ini, dan digunting," ujar Tjahjo sambil menggunting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com