Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Kompas.com - 28/05/2018, 07:31 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel Giri Ramanda N Kiemas (kanan) saat menghadiri Konsolidasi Organisasi Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/9/2017). Rapat Konsolidasi Internal tersebut membahas persiapan PDIP dalam pemenangan Pilkada Serentak di Sumsel tahun 2018. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama/17 ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel Giri Ramanda N Kiemas (kanan) saat menghadiri Konsolidasi Organisasi Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/9/2017). Rapat Konsolidasi Internal tersebut membahas persiapan PDIP dalam pemenangan Pilkada Serentak di Sumsel tahun 2018. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama/17
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah meminta kementerian terkait untuk memberi penjelasan ke publik mengenai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).

"Agar berita tentang gaji pimpinan BPIP yang saat ini menjadi diskursus publik ini tidak bias kemana-mana, saya meminta kementerian terkait, dalam hal ini Mensesneg, Menteri PAN/RB, dan terutama Menteri Keuangan agar segera memberikan penjelasan kepada publik secara obyektif dan proporsional," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).

Baca juga: PDI-P: Bu Mega Tidak Pernah Minta Gaji ke Pemerintah

Dengan Perpres tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menerima gaji 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta

Basarah meyakini, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tidak mungkin dibuat tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Wakil Ketua MPR ini meminta menteri terkait untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi terjadi kesalahpahaman di publik.

"Penjelasan menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi ancaman ideologi-ideologi trans-nasional yang sedang beroperasi di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Basarah pun memastikan, Megawati tidak pernah memikirkan masalah gaji saat bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Nasional
UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

Nasional
Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Nasional
PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

Nasional
Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Nasional
KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X