Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kepuasan Terhadap Kinerja KPK dan Polri Meningkat, DPR Terendah

Kompas.com - 28/05/2018, 05:45 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Alvara Research Center menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri).

Berdasarkan hasil survei Alvara periode 20 April hingga 9 Mei 2018, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK mencapai 78,8 persen.

Persentase ini mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen jika dibandingkan hasil survei pada Februari 2018, yakni 77,2 persen.

Baca juga: Tahun Depan, KPK Targetkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat

Sementara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri pada Mei 2018 mencapai 82,4 persen. Persentase ini naik sebesar 0,5 persen dibandingkan hasil survei pada Februari 2018, yaitu 81,9 persen.

"Lembaga yang mengalami peningkatan kepuasan publik terkait kinerja hanya ada dua, yakni KPK dan Polri," ujar Direktur Eksekutif Alvara Research Center Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).

Sedangkan, DPR menjadi lembaga yang dinilai memiliki kinerja paling rendah di antara 12 lembaga yang disurvei.

Baca juga: Pemberantasan Terorisme Tak Perlu Dikotak-kotakkan Hanya untuk TNI dan Polri

Persentase kepuasan publik terkait kinerja DPR berada pada angka 51,8 persen. Dalam periode ini tingkat kepuasan publik turun sebesar 5 persen.

Hasil survei Alvara Februari 2018, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR mencapai 56,8 persen.

"Tiga terbawah yakni Parpol, MPR dan DPR," kata Ali.

Selain itu hasil survei Alvara menunjukkan tingkat kepuasan publik tertinggi dipegang oleh TNI, sebesar 88,3 persen.

Baca juga: KPK Akan Mulai Penyelidikan Kasus Bank Century

Meski angka ini menurun dibandingkan pada Februari 2018 yang mencapai angka 90,7 persen.

Delapan lembaga lainnya mengalami penurunan tingkat kepuasan publik, yakni Badan Intelijen Negara (BIN) 6,1 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 4,5 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 0,7 persen dan Mahkamah Agung (MA) 3,9 persen.

Kejaksaan Agung menurun 2,2 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 6,3 persen, partai politik 6 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 3,6 persen.

Baca juga: Polri Sebut Tingkat Kejahatan di Bulan Ramadhan Menurun

Survei Alvara Research Center tersebut dilakukan pada periode 20 April hingga 9 Mei 2018.

Survei ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dan teknik multi-stage random sampling.

Total jumlah responden yang disurvei adalah 1.202 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error mencapai 3,10%. Pada Februari 2018, Alvara juga melakukan survei nasional dengan 2.200 responden.

Kompas TV Polri dan KPK siap berpartisipasi dalam gelaran pilkada serentak 2018 lewat satgas anti politik uang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com