Kompas.com - 26/05/2018, 07:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Transparency International tahun 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia ada di peringkat ke-96 dengan skor 37.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, salah satu upaya untuk mendorong perbaikan indeks persepsi korupsi berasal dari penerbitan Perpres tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

"Fokusnya (perpres) itu kita sesuaikan dengan salah satunya untuk meningkatkan CPI (corruption perception index) kita, yang sekarang itu 37 diharapkan kita bisa numbuh tahun depan tumbuh naik dua digit, syukur-syukur kalau tiga digit," kata Laode dalam diskusi media di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi 2017: Peringkat Indonesia di Bawah Timor Leste

Laode menuturkan perpres tersebut telah dibahas sejak lama bersama dengan lembaga dan kementerian terkait. Perpres itu juga menjadi alat bagi KPK dan pihak terkait untuk memperkuat pencegahan korupsi di semua lini pemerintahan.

"Menurut informasi yang saya dapat siang tadi, sudah dalam tahapan finalisasi dan semua di tanda tangan menteri terkait tinggal Presiden saja," kata Laode.

Nantinya, KPK akan menjadi kepala sekretariat dalam perpres tersebut. KPK bersama Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupaya mencapai peningkatan indeks persepsi korupsi yang lebih baik.

Di sisi lain, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan, perpres ini pada dasarnya merupakan revisi dari perpres yang sama pada tahun 2012. Dalam perpres lama, kepala sekretariat dipegang oleh Bappenas, sementara KPK tak ikut secara formal.

Baca juga: TII: DPR dan Pemerintah Punya Andil Perbaiki Skor Indeks Persepsi Korupsi

"Model sekretariat seperti ini kurang efektif, oleh karena itu sejak 2017, KSP, Bappenas, KPK, Kemendagri dan Kemenpan RB merancang strategi nasional yang baru. Arah kegiatannya untuk meningkatkan CPI," ujar Pahala.

Dalam perpres ini, ada tiga fokus pencegahan, yaitu keuangan negara, perizinan, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Terkait keuangan negara, perpres ini akan mendorong pencegahan korupsi mulai dari penerimaan hingga pengeluaran negara.

"Keuangan negara ini mencakup penerimaan negara, seperti pajak, sampai pengeluaran yang merentang dari perencanan, mulai dari usulan, implementasi hingga proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Dalam perizinan, perpres ini ditujukan untuk memberikan kemudahan pada pemberian perizinan, seperti perizinan tata kelola sumber daya alam. Namun demikian, perpres ini juga mendorong adanya perizinan yang transparan dan terhindar dari tindakan korupsj.

"Kejaksaan dan kepolisian ada di pokja ketiga untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi," katanya.

KPK, kata Pahala, berharap agar perpres ini menjadi pedoman bagi pihak terkait untuk menjalankan strategi yang telah disusun demi memperbaiki kualitas indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Lebih sederhana

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, revisi perpres ini lebih disederhanakan. Ia menilai, perpres sebelumnya cenderung rumit.

"Perpres yang lalu, agak terlalu complicated, ini lebih disederhanakan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Subtansi revisi Perpres yang digodok Kemendagri, Kementerian PAN-RB, dan kementerian terkait bersama KPK fokus untuk memperkuat strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, ICW Nilai Perlu Reformasi Hukum dan Politik

"Bagaimana peran lembaga-lembaga ini, terhadap apa dan aktornya siapa-siapa yang terlibat secara intensif atas pencegahan itu," kata dia.

Moeldoko juga mengaku prihatin dengan masih adanya pejabat negara yang ditangkap KPK.

"Kenapa masih terjadi. Kenapa kok masih suka gitu (korupsi). Kadang-kadang enggak masuk akal gitu," ujar mantan Panglima TNI tersebut.

Kompas TV HM Prasetyo menilai praktik korupsi melalui operasi tangkap tangan atu OTT kerap menimbulkan kegaduhan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.