Politisi PDI-P: Jangan-jangan Fadli Zon Mau Jadikan Kantornya Sarang Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mempertanyakan kritik Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait Kantor Staf Presiden (KSP) yang menjadi sarang Tim Sukses Presiden Joko Widodo.

"Saya justru jadi bertanya, jangan-jangan Pak Fadli mau menjadikan kantor DPR-nya jadi sarang oposisi," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Istana: Penambahan Stafsus Presiden dan Tenaga Ahli KSP Jangan Dikaitkan dengan Politik

Ia pun menilai pernyataan Fadli tersebut berlebihan sebab kenyataannya KSP diisi dengan orang yang memahami lapangan dan mampu membahasakan program pemerintah dengan sederhana kepada masyarakat.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017)

Hendrawan mengklaim KSP justru lebih banyak diisi oleh akademisi dari pada politisi sehingga menurut dia pernyataan Fadli tidak benar.

"Yang sesungguhnya menjadi pusat timses (tim sukses) adalah parpol-parpol pengusung atau pendukung. Mesin-mesin politik mereka yang terus bergerak tanpa henti," lanjut dia.

Baca juga: Fadli Zon Minta KSP Tak Jadi Penampungan Tim Sukses Jokowi

Fadli sebelumnya meminta Kantor Staf Presiden (KSP) tak diisi para tim sukses Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi direkrutnya politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Kalau (Ali Mochtar) Ngabalin kan Golkar pendukung pemerintah, silakan saja enggak ada masalah. Masalahnya jangan jadi tempat penampungan timses (tim sukses) dan menjadi mesin timses ke depan. Itu menurut saya tugas Presiden untuk mengawasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Ali Mochtar Ngabalin Jadi Tenaga Ahli KSP, Ini Kata Airlangga Hartarto

Ia lantas mengkritik keberadaan KSP yang menurutnya tak ada dalam nomenklatur kelembagaan negara.

Bahkan, kata Fadli, kewenangan KSP yang meliputi pengawasan terhadap pembangunan prioritas yang dilakukan oleh pemritah, komunikasi politik, dan isu-isu strategis tumpang tindih dengan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

"Ini semangatnya berbeda dengan yang diinginkan Presiden untuk efisiensi birokrasi, dalam rangka itu harusnya KSP dihilangkan, dibubarkan, karena ini pemborosan anggaran dan tumpang tindih di dalam pekerjaan," ucap Fadli.

"Apalagi bisa saja ada abuse untuk konsolidasi, bukan untuk Presiden, tapi capres, menampung relawan dan lain-lain," lanjut Wakil Ketua DPR itu.