Fadli Zon Minta KSP Tak Jadi Penampungan Tim Sukses Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Kantor Staf Presiden (KSP) tak diisi para tim sukses Presiden Joko Widodo untuk menghadapi Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi direkrutnya politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

"Kalau (Ali Mochtar) Ngabalin kan Golkar pendukung pemerintah, silakan saja enggak ada masalah. Masalahnya jangan jadi tempat penampungan timses (tim sukses) dan menjadi mesin timses ke depan. Itu menurut saya tugas Presiden untuk mengawasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Dulu Kerap Kritik Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin Kini Masuk Istana

Ia lantas mengkritik keberadaan KSP yang dinilainya tak ada dalam nomenklatur kelembagaan negara.

Bahkan, kata Fadli, kewenangan KSP yang meliputi pengawasan terhadap pembangunan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, komunikasi politik, dan isu-isu strategis tumpang tindih dengan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

Karena itu, Fadli menyarankan agar KSP dibubarkan karena merupakan pemborosan keuangan negara.

"Ini semangatnya berbeda dengan yang diinginkan Presiden untuk efisiensi birokrasi, dalam rangka itu harusnya KSP dihilangkan, dibubarkan, karena ini pemborosan anggaran dan tumpang tindih di dalam pekerjaan," ucap Fadli.

"Apalagi bisa saja ada abuse untuk konsolidasi, bukan untuk Presiden, tapi capres, menampung relawan dan lain-lain," lanjut Wakil Ketua DPR itu.

Baca juga: Jadi Tenaga Ahli di KSP, Ini Tugas Ali Mochtar Ngabalin

Kepala KSP Moeldoko menyatakan, pihaknya merekrut Ali untuk memperkuat peran KSP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015.

Salah satunya soal fungsi komunikasi politik kepada publik.

Ali bertugas memperkuat jaringan komunikasi pemerintah dengan kalangan pesantren dan organisasi masyarakat Islam di Indonesia.