Kompas.com - 24/05/2018, 18:43 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki meminta penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tidak dikaitkan dengan pemilihan presiden 2019.

"Ini biasa saja sebetulnya. Makanya, jangan dikait-kaitkan dengan tahun politik," ujar Teten di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Khusus penambahan staf khusus presiden, Teten mengatakan, institusi kepresidenan memang membutuhkan tambahan tenaga sekaligus pemikir di sejumlah bidang, mulai dari komunikasi, ekonomi hingga dari orang berlatar belakang kelompok Muslim.

Teten menjelaskan, seusai dirinya digantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan kini menjabat koordinator staf khusus presiden, ia mendapatkan tugas khusus. Salah satunya membenahi pola komunikasi di institusi kepresidenan sekaligus kementerian dan lembaga.

Baca juga: Jokowi Angkat 4 Staf Khusus Presiden, Ini Nama dan Profilnya

Berdasarkan kajiannya, Teten berkesimpulan bahwa memang diperlukan tambahan orang yang ahli dalam sejumlah bidang. Ia pun mencari sendiri orang-orang yang dianggap kredibel di bidang yang dibutuhkan.

"Saya mencari informasi siapa yang pas. Setelah dapat, saya ajukan ke Presiden, ya lalu Presiden memilih empat orang ini. Prosesnya agak lama itu," ujar Teten.

Diketahui, empat staf khusus presiden baru yakni Adita Irawati, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Abdul Ghofarrozin dan Ahmad Erani Yustika. Dengan pengangkatan empat staf khusus baru ini, maka jumlah staf khusus presiden menjadi sembilan orang.

Meski demikian, Teten mengaku wajar jika ada pihak yang mengaitkan penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di KSP dengan tahun politik.

"Ya sekarang kan orang berganti model rambut saja dibilang berkaitan dengan tahun politik kan?" ujar dia sembari tertawa.

Kompas TV Beberapa kalangan sempat mengkritik pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat berkunjung di daerah.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

Nasional
Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Nasional
Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Nasional
Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Nasional
UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

Nasional
Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Nasional
Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812  Orang

UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812 Orang

Nasional
Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Nasional
UPDATE: Bertambah 165 Orang, Angka Kematian Covid-19 Capai 44.172

UPDATE: Bertambah 165 Orang, Angka Kematian Covid-19 Capai 44.172

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 101.191 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 101.191 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X