Istana: Penambahan Stafsus Presiden dan Tenaga Ahli KSP Jangan Dikaitkan dengan Politik

Kompas.com - 24/05/2018, 18:43 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki meminta penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tidak dikaitkan dengan pemilihan presiden 2019.

"Ini biasa saja sebetulnya. Makanya, jangan dikait-kaitkan dengan tahun politik," ujar Teten di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Khusus penambahan staf khusus presiden, Teten mengatakan, institusi kepresidenan memang membutuhkan tambahan tenaga sekaligus pemikir di sejumlah bidang, mulai dari komunikasi, ekonomi hingga dari orang berlatar belakang kelompok Muslim.

Teten menjelaskan, seusai dirinya digantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan kini menjabat koordinator staf khusus presiden, ia mendapatkan tugas khusus. Salah satunya membenahi pola komunikasi di institusi kepresidenan sekaligus kementerian dan lembaga.

Baca juga: Jokowi Angkat 4 Staf Khusus Presiden, Ini Nama dan Profilnya

Berdasarkan kajiannya, Teten berkesimpulan bahwa memang diperlukan tambahan orang yang ahli dalam sejumlah bidang. Ia pun mencari sendiri orang-orang yang dianggap kredibel di bidang yang dibutuhkan.

"Saya mencari informasi siapa yang pas. Setelah dapat, saya ajukan ke Presiden, ya lalu Presiden memilih empat orang ini. Prosesnya agak lama itu," ujar Teten.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, empat staf khusus presiden baru yakni Adita Irawati, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Abdul Ghofarrozin dan Ahmad Erani Yustika. Dengan pengangkatan empat staf khusus baru ini, maka jumlah staf khusus presiden menjadi sembilan orang.

Meski demikian, Teten mengaku wajar jika ada pihak yang mengaitkan penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di KSP dengan tahun politik.

"Ya sekarang kan orang berganti model rambut saja dibilang berkaitan dengan tahun politik kan?" ujar dia sembari tertawa.

Kompas TV Beberapa kalangan sempat mengkritik pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat berkunjung di daerah.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.