Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Penambahan Stafsus Presiden dan Tenaga Ahli KSP Jangan Dikaitkan dengan Politik

Kompas.com - 24/05/2018, 18:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki meminta penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tidak dikaitkan dengan pemilihan presiden 2019.

"Ini biasa saja sebetulnya. Makanya, jangan dikait-kaitkan dengan tahun politik," ujar Teten di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Khusus penambahan staf khusus presiden, Teten mengatakan, institusi kepresidenan memang membutuhkan tambahan tenaga sekaligus pemikir di sejumlah bidang, mulai dari komunikasi, ekonomi hingga dari orang berlatar belakang kelompok Muslim.

Teten menjelaskan, seusai dirinya digantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan kini menjabat koordinator staf khusus presiden, ia mendapatkan tugas khusus. Salah satunya membenahi pola komunikasi di institusi kepresidenan sekaligus kementerian dan lembaga.

Baca juga: Jokowi Angkat 4 Staf Khusus Presiden, Ini Nama dan Profilnya

Berdasarkan kajiannya, Teten berkesimpulan bahwa memang diperlukan tambahan orang yang ahli dalam sejumlah bidang. Ia pun mencari sendiri orang-orang yang dianggap kredibel di bidang yang dibutuhkan.

"Saya mencari informasi siapa yang pas. Setelah dapat, saya ajukan ke Presiden, ya lalu Presiden memilih empat orang ini. Prosesnya agak lama itu," ujar Teten.

Diketahui, empat staf khusus presiden baru yakni Adita Irawati, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Abdul Ghofarrozin dan Ahmad Erani Yustika. Dengan pengangkatan empat staf khusus baru ini, maka jumlah staf khusus presiden menjadi sembilan orang.

Meski demikian, Teten mengaku wajar jika ada pihak yang mengaitkan penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di KSP dengan tahun politik.

"Ya sekarang kan orang berganti model rambut saja dibilang berkaitan dengan tahun politik kan?" ujar dia sembari tertawa.

Kompas TV Beberapa kalangan sempat mengkritik pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat berkunjung di daerah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com