Staf Khusus Presiden: Banyak Penyimpangan Dana Desa di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kogoya mengungkapkan, penyelewengan dana desa terjadi di Papua.

Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertindak tegas terhadap segala bentuk penyimpangan oleh pemerintahan daerah di Papua.

"Yang terjadi sekarang coba periksa pemerintahan yang di dalam. Dana desa banyak penyimpangan di Papua. Jadi, KPK, kejaksaan, pihak penegak hukum harus tegas," ujar Lenis, saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Menurut Lenis, aparat penegak hukum dinilai kurang tegas dalam menindak pelaku penyimpangan dana desa.

Baca: Menyelamatkan Dana Desa, Melunasi Janji Kemerdekaan

Segala bentuk penyimpangan itu, kata dia, justru menghambat kemajuan di Papua, termasuk sumber daya manusianya.

Lenis juga berharap KPK tidak segan menindak siapa pun pelaku korupsi di Papua.

"Tegakkkan keadilan, tegakkan aturan. Kalau memang ada yang korupsi diangkut. Banyak orang Papua yang ingin maju. Harus diberantas. Kalau ada yang korupsi diangkut. Papua dan Jawa itu harus sama. Ngapain kita takut-takut," kata Lenis.