Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Warga Proaktif Datangi Dukcapil untuk Rekam E-KTP

Kompas.com - 24/05/2018, 17:15 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (E-KTP) untuk proaktif mendatangi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo saat menyampaikan pengarahan pada Rakor Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Sosialisasi tentang Pedoman Penyusunan APBD, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

“Tolong proaktif datangi dukcapil setempat jangan nanti pada hari H coblosan, 'saya kok enggak milih', lha KTP-nya enggak ada,” ucap Tjahyo.

Baca juga: Urus E-KTP di Palopo Cukup 4 Jam jika Aliran Listrik Tak Mati

Di sisi lain, Tjahjo juga meminta pihak Dukcapil jemput bola untuk merekam data KTP elektronik.

“Ada kota yang door to door bisa kecepatan integrasi jemput bola, hari libur juga buka karena persyaratan E-KTP penting untuk hak pilih pileg dan pilpres 2019,” kata Mendagri.

Belum lagi, kata Tjahyo, masih banyak data kependudukan ganda. Jumlahnya mencapai dua juta. 

“Yang ganda-ganda tadi yang tiga misalnya, harus dipastikan masih hidup atau sudah meninggal, tempat tinggalnya ada dimana supaya sesuai dengan DPT (daftar pemilih tetap) untuk di TPS (tempat pemungutan suara),” lanjut dia.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri meminta pejabat di daerah untuk memberikan pelayanan optimal terkait E-KTP. Tjahjo berharap warga bisa mendapatkan E-KTPnya tanpa harus menunggu berjam-jam, apalagi berhari-hari. 

Baca juga: Di Kendal, Membuat e-KTP Belum Bisa Sehari Jadi

“Enggak ada alasan blangko kurang. 10 menit selesai kecuali listrik mati atau komputer error bisa mundur tapi kalau dua-duanya aman saya tongkrongin di Merauke semua bagus 10 menit selesai,” tutur dia.

Selain itu, Tjahjo mengingatkan, agar warga yang belum melakukan perekaman tidak menyalahkan KPU ketika namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“15 juta remaja menginjak ke dewasa itu harus punya E-KTP. Yang ini problem terus tiap tahun,” ucap dia.

Kompas TV Puluhan ribu warga Kabupaten Bone Sulawesi Selatan belum melakukan rekaman kartu tanda penduduk elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com