Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3,5 Tahun Jokowi-JK, Gerindra Kritik Capaian Ekonomi Belum Maksimal

Kompas.com - 23/05/2018, 07:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com.- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap pencapaian 3,5 tahun kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang ekonomi belum maksimal.

Pertama, Ferry mengkritik wacana swasembada pangan yang dikesampingkan melalui impor beras dalam jumlah besar tanpa mekanisme jelas.

"Impor beras ke Indonesia, biasanya didahului mekanisme mobilisasi pengadaan gabah dalam negeri terlebih dahulu. Saya melihat pemerintah tidak melakukan itu," kata Ferry dalam diskusi rilis "Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita?" di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Menurut dia, mekanisme seperti itu membuat negara tidak gegabah dalam melakukan impor beras. Ferry juga menilai tak adanya koordinasi dengan seluruh dinas pertanian di Indonesia terkait dengan kondisi beras di Indonesia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Di sisi lain, ia juga menyesalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia mencontohkan, kebijakan larangan cantrang dinilainya menjatuhkan kinerja para nelayan.

"Cantrang itu dianggap sama dengan troll. Troll itu di zaman Soeharto memang salah karena dia menarik dan merusak habitat. Kalau cantrang enggak ditarik. Gimana nelayan enggak bisa dilengkapi alat tangkapnya, kemudian suruh cari ikan," ujar Ferry.

Ferry juga menyoroti kebijakan tenaga kerja asing yang mengkhawatirkan. Menurut dia, kebijakan ini cenderung membahayakan dan menimbulkan potensi kecemburuan sosial antara pekerja dalam negeri dan luar negeri.

"Mereka mengambil pekerjaan yang seharusnya bisa diambil pekerja Indonesia. Padahal janjinya (Jokowi-JK) kan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Tapi malah memberikan kesempatan untuk negara lain," kata dia.

Terakhir, Ferry menyesalkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sudah menembus Rp 14.200. Ia khawatir situasi itu semakin mengguncang perekonomian dalam negeri dan menyusahkan masyarakat.

"Kalau lhat dari sisi ekonomi saya ingin menyampaikan hancur. Saya enggak tahu ke depan efeknya akan seberapa besar," ujar dia.

Kompas TV Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berlanjut.


=

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com