"Ya kita tidak sampai ke sana (menghambat penjajakan koalisi)," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Ia mengatakan seyogianya setiap Presiden memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing pemerintahan.
Ia menambahkan yang terpenting bagi semua Presiden adalah kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syarief juga mengatakan SBY sengaja tak menanggapi kritik yang disampaikan Jokowi tersebut karena tak ingin suasana bertambah gaduh.
Ia pun meminta Jokowi fokus bekerja menyelesaikan sejumlah permasalahan seperti terorisme.
"Jadi twitnya Pak SBY itu adalah ingin mengingatkan kita semua bahwa yang menjadi prioritas kita saat ini adalah pemberantasan terorisme. Yang lain itu kan untuk sementara bisa ditunda iya kan," ujar Syarief.
"Karena terorisme ini bisa menganggu kemana-mana ya, menganggu kemana-mana dan pada akhirnya rakyat juga menderita, itu intinya," lanjut dia.
Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.
Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.
Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.
"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.
"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/18/15002681/demokrat-sebut-kritik-jokowi-ke-sby-tak-hambat-penjajakan-koalisi-dengan-pdi