Balas Kritik Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat - Kompas.com

Balas Kritik Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat

Kompas.com - 16/05/2018, 09:44 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10/2017).ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEAN Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membalas kritik Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Ferdinand menegaskan bahwa subsidi BBM dan energi yang digelontorkan sebesar Rp 340 triliun selama sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah untuk membantu masyarakat.

Ia menjelaskan, di era Ketua Umum Partai Demokrat itu, harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas 120 Dolar AS per barel. Dengan harga itu, maka harga premium akan berada di kisaran Rp 15.000 per liter.

"Bila harga ini tidak disubsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu," kata Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/5/2018).

Adapun saat ini, kata Ferdinand, harga minyak dunia hanya ada di level 70 dolar AS per barel. Bahkan selama dua tahun kemarin, minyak dunia sempat berada pada level 35 dolar AS per barel.

Baca juga: Pemerintah Targetkan BBM Satu Harga di 73 Wilayah Terpencil

"Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah," kata dia.

Ferdinand menegaskan, setiap Presiden masing-masing punya kebijakan. SBY, kata dia, memberikan subsidi karena ingin membantu rakyat.

Hasil dari subsidi itu, menurut dia sangat nyata. Ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen, lapangan kerja banyak terbuka, kemiskinan menurun, dan rakyat mudah cari uang.

Ia menilai kondisi sebaliknya terjadi saat subsidi BBM saat ini dicabut. Ia melihat orang miskin bertambah, rakyat susah mencari kerja, dan ekonomi tumbuh hanya 5 persen.

"Dulu era SBY rakyat dibantu, sekarang justru rakyat dieksploitasi dengan kenaikan tarif dan pajak," kata dia.

Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kondisi Pertamina juga, lanjut dia, jauh lebih baik dulu daripada sekarang. Menurut dia, Pertamina saat ini babak belur karena menjual BBM dibawah harga keekonomian.

Akhirnya, subsidi yang seharusnya ditanggung negara kini ditanggung Pertamina. Akhirnya, Premium dan Solar mulai langka di pasar, dan rakyat terpaksa membeli Pertalite untuk pengganti Premium dan Dexlite untuk Pengganti Solar.

"Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat," kata dia.

"Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU," tambah dia.

Ferdinand pun meminta Jokowi untuk berhenti menyalahkan pemerintahan terdahulu. Apalagi, sebentar lagi 5 tahun masa kepemimpinan Jokowi juga akan berakhir.

"Tidak elok menyalah-nyalahkan pemimpin masa lalu, karena Jokowi juga akan berlalu nanti," kata mantan relawan Jokowi di Pilpres 2014 lalu ini.

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Antisipasi Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Inflasi dan Subsidi BBM

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan disini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.


PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Nasional
Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Megapolitan
Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Regional
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Megapolitan
12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

Nasional
Close Ads X