Soal Koopsusgab, Politisi PDI-P Sebut Seluruh Elemen Mesti Turun Hadapi Teror

Kompas.com - 17/05/2018, 16:54 WIB
Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraAnggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris berpendapat, seluruh elemen yang memiliki kemampuan pemberantasan teror memang harus turun tangan untuk menangani penuntasan serangkaian serangan bom di Indonesia, beberapa waktu terakhir.

Oleh sebab itu, ia sepakat dengan kebijakan pemerintah dalam mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan TNI ( Koopsusgab) TNI.

"Pemerintah baru saja memutuskan untuk mengaktifkan Koopsusgab. Tentunya semua elemen yang memiliki kemampuan untuk memberantas teror harus dilibatkan dalam melawan kejahatan luar biasa ini," ujar Charles kepada Kompas.com pada Kamis (17/5/2018).

Charles yakin pengaktifan kembali Koopsusgab TNI ini tidak keluar dai koridor penegakkan hukum, terlebih menabrak amanat reformasi.

Baca juga: Anggota Pansus Sarankan Pembentukan Koopsusgab Tunggu Revisi UU Antiterorisme

Orientasi pengaktifan lagi tim yang terdiri dari pasukan elite TNI matra darat, laut dan udara ini diyakini demi supremasi sipil.

Namun, yang harus dijelaskan adalah mengenai Koopsusgab TNI ini adalah masa tugas mereka.

Apabila keadaan keamanan negeri sudah mulai pulih, maka pemerintah harus kembali membekukan Koopsusgab ini.

"Saya rasa harus jelas ada jangka waktunya. Operasi ini akan dijalankan berapa lama? Apabila kondisi sudah normal maka kewenangan utuh harus dikembalikan ke penegak hukum," ujar Charles.

DPR sendiri kini sedang mengebut revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Charles menyebut, pelibatan TNI akan diatur lebih dalam UU itu dan teknisnya akan diatur kembali dalam wujud Peraturan Presiden.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X