Setara Institute: Koopsusgab TNI Harus Berada di Bawah Koordinasi Polri - Kompas.com

Setara Institute: Koopsusgab TNI Harus Berada di Bawah Koordinasi Polri

Kompas.com - 17/05/2018, 11:59 WIB
Ketua SETARA Institute HendardiKOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua SETARA Institute Hendardi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute Hendardi menilai, secara prinsip Presiden Joko Widodo dapat mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) TNI sepanjang patuh pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam UU tersebut, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme atau operasi militer selain perang (OMSP) bersifat sementara dan merupakan upaya terakhir (last resort).

Baca juga: Setara Institute: Koopsusgab TNI Jangan sampai Jadi Teror Baru bagi Warga

Upaya terakhir yang dilakukan yakni dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu).

"Setara Institute mengingatkan setiap pihak untuk dapat menahan diri dan cerdas menginterpretasikan perintah Presiden tentang pelibatan TNI agar tidak membuat kegaduhan baru dan mempertontonkan kesan kepanikan yang berlebihan," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Kamis (17/5/2018).

Hendardi menjelaskan, perbantuan militer juga hanya bisa dibenarkan jika situasi sudah di luar kapasitas Polri.

Polisi dan BNPT pun, kata dia, telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi.

"Jika membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, maka sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Setujui Pengaktifan Koopsusgab TNI, Ini Tugas-tugasnya...

Hendardi mengatakan, pengaktifan kembali komando tersebut memang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara dalam menangani terorisme.

Meski demikian, pemanfaatannya tetap dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri.

Sebab, ia menilai, pendekatan nonjudicial dalam menangani terorisme bukan hanya akan menimbulkan represi massal berkelanjutan, tetapi juga dipastikan gagal mengikis ideologi teror yang pola perkembangannya sangat berbeda dengan di masa lalu.

Koopsusgab, kata Hendardi, harus digunakan untuk membantu dan di bawah koordinasi Polri.

Baca juga: Disetujui Jokowi, Komando Operasi Khusus Gabungan TNI Aktif Kembali

Selain itu, harus ada pembatasan waktu yang jelas kapan mulai dan kapan berakhir, sebagaimana satuan-satuan tugas yang dibuat oleh negara.

"Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopsusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara. Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang. Cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui, Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.


Terkini Lainnya

Fakta di Balik Deklarasi 'Tandingan' Partai Demokrat di Cirebon, Wali Kota Dianggap Tersesat hingga Komentar Timses Jokowi

Fakta di Balik Deklarasi "Tandingan" Partai Demokrat di Cirebon, Wali Kota Dianggap Tersesat hingga Komentar Timses Jokowi

Regional
Sejak Skandal 2008, Warga China Masih Risaukan Susu Formula Lokal

Sejak Skandal 2008, Warga China Masih Risaukan Susu Formula Lokal

Internasional
Akibat Perubahan Iklim, Korsel Bisa Menjadi Produsen Pisang dan Mangga

Akibat Perubahan Iklim, Korsel Bisa Menjadi Produsen Pisang dan Mangga

Internasional
Soal Ba'asyir, JK Sebut Tak Mungkin Buatkan Peraturan Hanya untuk 1 Orang

Soal Ba'asyir, JK Sebut Tak Mungkin Buatkan Peraturan Hanya untuk 1 Orang

Nasional
Bawaslu DKI Panggil Pelapor Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Bawaslu DKI Panggil Pelapor Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Megapolitan
Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format 'Tarung Bebas'

Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format "Tarung Bebas"

Nasional
Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Polisi Razia Ratusan Botol Miras

Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Polisi Razia Ratusan Botol Miras

Regional
Pemilik Gudang Penyimpanan Mobil Mewah Bodong dari Singapur Diamankan

Pemilik Gudang Penyimpanan Mobil Mewah Bodong dari Singapur Diamankan

Regional
TKN Jokowi-Ma'ruf Serahkan Penentuan Moderator kepada KPU

TKN Jokowi-Ma'ruf Serahkan Penentuan Moderator kepada KPU

Nasional
Penjelasan Polri soal Pergantian Kabareskrim yang Baru 5 Bulan Dijabat Arief Sulistyanto

Penjelasan Polri soal Pergantian Kabareskrim yang Baru 5 Bulan Dijabat Arief Sulistyanto

Nasional
Kesal Dihina, Koki Kebab di Turki Bunuh dan Mutilasi Putri Kandungnya

Kesal Dihina, Koki Kebab di Turki Bunuh dan Mutilasi Putri Kandungnya

Internasional
Menko PMK: Setiap Ada Bencana Kita Tak Boleh Berjalan Sendiri-sendiri

Menko PMK: Setiap Ada Bencana Kita Tak Boleh Berjalan Sendiri-sendiri

Nasional
Pernah Disegel, 'Food Street' di Pulau Reklamasi Kini Ramai Pengunjung

Pernah Disegel, "Food Street" di Pulau Reklamasi Kini Ramai Pengunjung

Megapolitan
Berburu Si Legit Rambutan Tangkue Khas Lebak, Rasanya seperti Manisan

Berburu Si Legit Rambutan Tangkue Khas Lebak, Rasanya seperti Manisan

Regional
AS Minta Rusia untuk Musnahkan 'Rudal Ilegal'

AS Minta Rusia untuk Musnahkan "Rudal Ilegal"

Internasional

Close Ads X