Prabowo: TNI Harus Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme - Kompas.com

Prabowo: TNI Harus Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme

Kompas.com - 16/05/2018, 18:06 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setuju jika TNI dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, TNI merupakan salah satu komponen penting dalam menghadapi segala ancaman terhadap negara.

"Jadi, menurut saya, sekarang terasa pentingnya bahwa TNI harus diikutsertakan," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

"TNI adalah salah satu komponen yang sangat penting dan TNI kita tentara rakyat. Jadi harus dekat dengan rakyat," tambah dia.

Baca juga: Kapolri: Kebersamaan TNI-Polri Akan Lebih Baik dalam Penanganan Terorisme

Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, lanjut Prabowo, bukanlah suatu hal yang baru.

Beberapa negara juga menggunakam kekuatan militer dalam menghadapi kelompok-kelompok teroris.

"Saya melihat pengalaman bangsa-bangsa, pun tentara mereka digunakan," kata Prabowo.

Selain itu, ia juga menegaskan, pelibatan TNI jangan dilihat sebagai bentuk dari militerisme.

Baca juga: Disetujui Jokowi, Komando Operasi Khusus Gabungan TNI Aktif Kembali

Sebab, TNI merupakan salah satu lembaga yang paling cepat menyesuaikan diri dengan iklim reformasi dan tidak lagi berpolitik.

"Tapi jangan langsung anggap ini militerisme. Coba lihat di negara mana tentaranya paling cepat secara sukarela keluar dari politik. Indonesia, TNI-nya, ABRI-nya yang paling cepat sukarela keluar dari politik," ucapnya.

Wacana pelibatan TNI sempat menjadi polemik dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengungkapkan, kini tak ada lagi perdebatan terkait pelibatan TNI dalam pembahasan revisi antara DPR dan pemerintah.

Baca juga: Jika Aksi Teror Terus Meningkat, Pemerintah Akan Libatkan TNI Tangani Persoalan Terorisme

Arsul mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat ketentuan pelibatan TNI akan diatur dalam UU Antiterorisme dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

Pasal 7 ayat 2 UU TNI tersebut menyatakan bahwa TNI bisa dilibatkan dalam operasi militer selain perang.

Meski demikian, ketentuan detail terkait ketentuan teknis pelibatan TNI harus diatur dalam peraturan presiden (Perpres)

"Jadi yang harus dibereskan nanti di tingkat pemerintah adalah apa isi perpres itu. Nah, isi perpres itu harus mencerminkan peran yang cukup bagi TNI. Nah, itu urusan pemerintah," ujar Arsul.

Menurut Arsul, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sesuai dengan ketentuan dalam UU TNI.

Dengan demikian, pelibatan TNI mensyaratkan tiga hal, yakni keputusan politik presiden dan situasi kedaulatan teritorial terancam saat situasi.

Selain itu, pelibatan TNI dibutuhkan saat kondisi komponen pemerintah lainnya tidak bisa menangani aksi terorisme.

"Saat ini skemanya sesuai UU TNI. Tapi detailnya kan nanti di pemerintah," kata Arsul.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Nasional
Masih Perlukah Psikotest?

Masih Perlukah Psikotest?

Edukasi
Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Nasional
Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Internasional
Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Megapolitan
5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

Megapolitan
Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Megapolitan
Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Regional
Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Megapolitan
Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Nasional
Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Internasional
'Megapolitan' Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

"Megapolitan" Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

Regional
Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Nasional
Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Regional
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Nasional

Close Ads X