Kompas.com - 09/05/2018, 15:31 WIB
Sebanyak empat unit kendaraan Disaster Victim Identification (DVI) Biddokes Polda Metro Jaya memasuki  Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSebanyak empat unit kendaraan Disaster Victim Identification (DVI) Biddokes Polda Metro Jaya memasuki Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai pengamanan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok perlu diperketat.

Hal itu disampaikan Agus menanggapi kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob antara narapidana teroris dengan polisi.

Apalagi, kata Agus, kerusuhan antara narapidana teroris dengan polisi di Mako Brimob pernah terjadi sebelumnya, tepatnya November 2017.

"Karena ini sudah terjadi dan sudah pernah ada juga hal yang terjadi tentu pengawasan harus ditingkatkan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Baca juga : Wiranto Sebut Ada Korban Tewas Terkait Kerusuhan di Mako Brimob

Bahkan, kata Agus, jika diperlukan tambahan anggaran untuk peningkatan penjagaan Mako Brimob, Polri tak boleh ragu untuk menambahnya.

Sebab, bisa saja peningkatan pengamanan Mako Brimob membutuhkan penambahan personel dan persenjataan.

Ia pun meminta Komisi III DPR bersama Polri membahas permasalahan ini agar tak terulang lagi ke depannya.

"Untuk itu perlu dibicarakan, perlu diralapatkan dengan Komisi III DPR untuk melengkapi atau memperkuat struktur dari pengawasan. Karena bisa saja personilnya kurang, kalau personil kurang kan anggarannya harus ditambah," lanjut dia.

Baca juga : Tanggapan Wapres Kalla Terkait Kerusuhan di Mako Brimob

Seperti diketahui, terjadi keributan di dalam rutan yang ada di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa (8/5/2018) malam. Beberapa petugas terluka dalam insiden ini.

Sementara itu, belum diketahui pasti apakah ada yang terluka dari pihak tahanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengungkapkan bahwa insiden tersebut berawal dari keributan antara tahanan dan petugas kepolisian karena masalah makanan.

Ada pihak keluarga narapidana terorisme yang sedang berkunjung menolak pemeriksaan atas makanan yang dibawanya.

Padahal, sesuai prosedur, seluruh makanan yang berasal dari luar dan diberikan kepada tahanan harus melalui pemeriksaan.

Kompas TV Enam jenazah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.