Kalah di PTUN, HTI Akan Ajukan Banding - Kompas.com

Kalah di PTUN, HTI Akan Ajukan Banding

Kompas.com - 07/05/2018, 14:20 WIB
Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto dan Anggota DPP HTI Abdullah Fanani saat menggelar jumpa pers terkait penolakan rencana pembubaran HTI oleh pemerintah, di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto dan Anggota DPP HTI Abdullah Fanani saat menggelar jumpa pers terkait penolakan rencana pembubaran HTI oleh pemerintah, di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hizbut Tahrir Indonesia akan mengajukan banding setelah kalah melawan pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Banding," kata mantan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto usai sidang putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Dalam sidang putusan itu, Majelis hakim menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga : PTUN Tolak Gugatan HTI


Majelis hakim menilai, Langkah Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 untuk mencabut status badan hukum HTI sudah tepat.

Ismail mengaku heran dengan putusan tersebut. Padahal, Ismail melanjutkan, sebelum dibubarkan, kegiatan dakwah HTI tidak pernah disalahkan atau bahkan dilaporkan.

Ia merasa, sebelum ada SK pembubaran, semuanya baik-baik saja.

"Kita lihat ini sebuah rezim kezaliman, ini rezim yang menindas," kata dia.

Baca juga : Gugatan Ditolak, Massa Pendukung HTI Sujud Syukur

Ismail juga menilai, majelis hakim tidak menggubris pendapat saksi ahli dari HTI. Menurut dia, majelis hakim hanya mempertimbangkan saksi yang didatangkan pemerintah.

"Perspektif majelis hakim sama seperti perspektif pemerintah," kata dia.

Namun, ia belum tahu kapan berkas banding akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Menurut dia, pihak kuasa hukum akan melakukan pembicaraan terlebih dahulu.

"Nanti kita atur," kata dia.

Baca juga : HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebelumnya mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah memilih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Regional
Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Regional
Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Regional
Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Internasional
Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Nasional
Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Regional
AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

Nasional
Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Regional
Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Nasional
Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Nasional
 Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Regional
Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Internasional
Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Nasional
Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Megapolitan
Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Regional

Close Ads X