GP Ansor Minta Masyarakat Tetap Rangkul Mantan Anggota HTI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memusuhi mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Jangan dimusuhi, enggak boleh. Saya meminta seluruh anggota Ansor dan Banser untuk merangkul mereka, kembali ke Ibu Pertiwi, bersama-sama NKRI tegak berdiri, membangun negara tercinta ini," ujar Yaqut dalam keterangan resminya, Senin (7/5/2018).

Hal itu disampaikan Yaqut menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait pembubaran ormasnya oleh pemerintah.

Baca juga : PTUN Tolak Gugatan HTI

KOMPAS.COM/KRISTIANTO ERDIANTO Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).

"Terhadap yang berbeda keyakinan saja kita menghormati, menjalin silaturahim yang baik, apalagi ini saudara sesama Muslim. Wajib hukumnya," ujar Yaqut.

Pria yang biasa disapa Gus Yaqut ini juga mengimbau agar anggota Ansor dan Banser bisa memberikan penjelasan komprehensif kepada masyarakat bahwa HTI telah dibubarkan.

Ia juga meminta masyarakat tak terprovokasi atas upaya-upaya yang memancing konflik dari putusan ini.

Baca juga : Gugatan Ditolak, Massa Pendukung HTI Sujud Syukur

Yaqut juga mengapresiasi putusan PTUN tersebut yang menguatkan SK Menkumham tentang Pembubaran HTI.

Selain itu, bukti-bukti bahwa HTI telah melanggar undang-undang telah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan.

Menurut Yaqut, kegiatan-kegiatan HTI telah bertentangan dengan ideologi Pancasila

“HTI harus menghormati putusan pengadilan. HTI harus menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya dan propaganda khilafah dalam bentuk apa pun. HTI harus tunduk dan patuh terhadap hukum di Indonesia, mengakui Pancasila sebagai dasar negara,” ujar Yaqut.

Baca juga : Menurut MUI, Ideologi dan Aktivitas HTI Bertentangan dengan Pancasila

Ia menegaskan, gerakan HTI telah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai, gerakan ini juga berpotensi mengancam keutuhan bangsa.

Menurut Yaqut, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar Pancasila merupakan pedoman yang harus dipatuhi seluruh warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Maka, jika ada kelompok yang ingin mengganti NKRI yang berasaskan Pancasila dengan negara Islam melalui Daulah Islamiyah dan khilafah, mereka akan berhadapan dengan Ansor dan juga warga NU," katanya.