PTUN Tolak Gugatan HTI

Kompas.com - 07/05/2018, 13:05 WIB
Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.AFP PHOTO / TIMUR MATAHARI Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Baca juga : Gugatan Ditolak, Massa Pendukung HTI Sujud Syukur  

Majelis hakim menilai, surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, hakim anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta panitera pengganti Kiswono SH MH.

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT ini didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Baca juga : Hakim Nilai Langkah Pemerintah Bubarkan HTI Sah

Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebelumnya mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca juga : Hakim: HTI Terbukti Ingin Mendirikan Negara Khilafah di NKRI

Pemerintah memilih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

 

Kompas TV Negara-negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X