PTUN Tolak Gugatan HTI

Kompas.com - 07/05/2018, 13:05 WIB
Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.AFP PHOTO / TIMUR MATAHARI Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Baca juga : Gugatan Ditolak, Massa Pendukung HTI Sujud Syukur  

Majelis hakim menilai, surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, hakim anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta panitera pengganti Kiswono SH MH.

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT ini didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Baca juga : Hakim Nilai Langkah Pemerintah Bubarkan HTI Sah

Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebelumnya mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca juga : Hakim: HTI Terbukti Ingin Mendirikan Negara Khilafah di NKRI

Pemerintah memilih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

 

Kompas TV Negara-negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah

Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah

Nasional
KPU Dorong Pemilih yang Pindah TPS Ajukan Uji Materi ke MK

KPU Dorong Pemilih yang Pindah TPS Ajukan Uji Materi ke MK

Nasional
LSI Sebut Elektabilitas di Bawah 1 Persen, PSI Masih Optimistis Lolos ke Parlemen

LSI Sebut Elektabilitas di Bawah 1 Persen, PSI Masih Optimistis Lolos ke Parlemen

Nasional
 2 Guru SD yang Tertangkap Nyabu di Rumah Dinas Tak Pernah Bermasalah di Sekolah

2 Guru SD yang Tertangkap Nyabu di Rumah Dinas Tak Pernah Bermasalah di Sekolah

Regional
Pura-pura Ambeien Saat Akan Diperiksa, Kurir Buang Sabu ke Tong Sampah Toilet Bandara

Pura-pura Ambeien Saat Akan Diperiksa, Kurir Buang Sabu ke Tong Sampah Toilet Bandara

Regional
Selasa Pekan Depan, KPU Tentukan Moderator Debat Ketiga Pilpres

Selasa Pekan Depan, KPU Tentukan Moderator Debat Ketiga Pilpres

Nasional
Ketika Ganjar Ajak Pengemis Makan Siang dan Selawat Bersama

Ketika Ganjar Ajak Pengemis Makan Siang dan Selawat Bersama

Nasional
Ratusan Anak di Bawah Umur Terlibat Kecelakaan Setiap Tahun

Ratusan Anak di Bawah Umur Terlibat Kecelakaan Setiap Tahun

Regional
Pencuri Gagal Bawa Kabur Mobil Ferrari karena Tak Tahu Cara Mengemudikannya

Pencuri Gagal Bawa Kabur Mobil Ferrari karena Tak Tahu Cara Mengemudikannya

Internasional
BPN Prabowo Sebut Elektabilitas Jokowi di Jateng Turun, Ini Kata Wakil Ketua TKN

BPN Prabowo Sebut Elektabilitas Jokowi di Jateng Turun, Ini Kata Wakil Ketua TKN

Nasional
Moeldoko Klaim Pemerintah Sudah Tekan Kebakaran Hutan dan Lahan

Moeldoko Klaim Pemerintah Sudah Tekan Kebakaran Hutan dan Lahan

Nasional
'Kami Pun Muak dengan Komentar yang Dibuat oleh Shamima'

"Kami Pun Muak dengan Komentar yang Dibuat oleh Shamima"

Internasional
Gunung Agung Erupsi, Tinggi Kolom Abu Mencapai 700 Meter

Gunung Agung Erupsi, Tinggi Kolom Abu Mencapai 700 Meter

Regional
Polisi Tangkap Kurir yang Hendak Selundupkan Sabu di Selangkangan Via Bandara di Palembang

Polisi Tangkap Kurir yang Hendak Selundupkan Sabu di Selangkangan Via Bandara di Palembang

Regional
Eddy Sindoro Bantah Bukti Rekaman yang Diputar di Persidangan

Eddy Sindoro Bantah Bukti Rekaman yang Diputar di Persidangan

Nasional

Close Ads X