Angka Kematian Tahanan Tinggi, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

Kompas.com - 07/05/2018, 11:20 WIB
Seorang petugas sedang menggeledah salah satu kamar yang dihuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi BempahSeorang petugas sedang menggeledah salah satu kamar yang dihuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, Senin (16/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat melaporkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dan Polri ke Ombudsman atas tingginya angka kematian tahanan sepanjang tahun 2016-2017.

Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya menyatakan, ada dugaan kelalaian institusi pemerintahan dalam menjamin hak asasi manusia tahanan di dalam penjara.

"Ini sifatnya laporan terkait pemantauan yang kita lakukan. Yang terlapor Dirjen PAS dan Polri," ujar Albert di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Baca juga : Pemerintah Kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan

Albert mengatakan, pihaknya berharap Ombudsman mendorong adanya perbaikan sistem tahanan di Indonesia untuk menjamin hak para tahanan.

LBH Masyarakat mencatat, pada tahun 2016, terjadi 120 kematian di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), dan ruang tahanan Polri.

"Meskipun jumlah kasus yang kami catat menurun di 2017 menjadi 83 kasus, permasalahan kematian dalam penjara masih memiliki akar-akar permasalahan yang sama," kata dia.

Albert memaparkan, faktor penyakit menjadi penyebab kematian tertinggi dengan persentase 47,5 persen pada 2016 dan 60,25 persen pada 2017.

Baca juga : Jumlah Narapidana Melonjak, Uang Makan Capai Rp 1,3 Triliun

Sehingga, tingginya faktor penyakit membuat negara perlu memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas baik di dalam maupun di luar penjara.

"Sayangnya, tidak pernah ada mekanisme pengawasan yang efektif dan memadai untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan di dalam maupun di luar institusi penghukuman," papar dia.

Ia juga berkaca pada hasil Investigasi Tempo di tahun 2017, yang membongkar bagaimana narapidana kasus korupsi bisa memanfaatkan layanan rujukan kesehatan keluar untuk tujuan lain, yaitu pIesiran.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X