Angka Kematian Tahanan Tinggi, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

Kompas.com - 07/05/2018, 11:20 WIB
Seorang petugas sedang menggeledah salah satu kamar yang dihuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi BempahSeorang petugas sedang menggeledah salah satu kamar yang dihuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, Senin (16/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat melaporkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dan Polri ke Ombudsman atas tingginya angka kematian tahanan sepanjang tahun 2016-2017.

Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya menyatakan, ada dugaan kelalaian institusi pemerintahan dalam menjamin hak asasi manusia tahanan di dalam penjara.

"Ini sifatnya laporan terkait pemantauan yang kita lakukan. Yang terlapor Dirjen PAS dan Polri," ujar Albert di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Baca juga : Pemerintah Kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan

Albert mengatakan, pihaknya berharap Ombudsman mendorong adanya perbaikan sistem tahanan di Indonesia untuk menjamin hak para tahanan.

LBH Masyarakat mencatat, pada tahun 2016, terjadi 120 kematian di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), dan ruang tahanan Polri.

"Meskipun jumlah kasus yang kami catat menurun di 2017 menjadi 83 kasus, permasalahan kematian dalam penjara masih memiliki akar-akar permasalahan yang sama," kata dia.

Albert memaparkan, faktor penyakit menjadi penyebab kematian tertinggi dengan persentase 47,5 persen pada 2016 dan 60,25 persen pada 2017.

Baca juga : Jumlah Narapidana Melonjak, Uang Makan Capai Rp 1,3 Triliun

Sehingga, tingginya faktor penyakit membuat negara perlu memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas baik di dalam maupun di luar penjara.

"Sayangnya, tidak pernah ada mekanisme pengawasan yang efektif dan memadai untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan di dalam maupun di luar institusi penghukuman," papar dia.

Ia juga berkaca pada hasil Investigasi Tempo di tahun 2017, yang membongkar bagaimana narapidana kasus korupsi bisa memanfaatkan layanan rujukan kesehatan keluar untuk tujuan lain, yaitu pIesiran.

Albert menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait sistem tahanan di Indonesia untuk mengukur sejauh mana layanan akses kesehatan bisa dijangkau oleh para tahanan baik di dalam maupun luar tahanan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X