Kompas.com - 20/12/2017, 22:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal Pemasyarakan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpotensi menghemat biaya makan napi dan tahanan sebesar Rp 174.321.840.000.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Pugu Budi Utami mengatakan, sejak Januari sampai dengan 30 Oktober 2017, ada 23.653 napi yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Sebanyak 32.351 napi mendapatkan cuti bersyarat, dan 604 napi yang dapat cuti menjelang bebas.

"Sehingga jika dihitung, diperoleh angka penghematan sebesar Rp 174,3 miliar," ujar Utami melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/12/2017).

Utami menjelaskan, Ditjen PAS mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 ribu untuk biaya makan setiap napi per hari.

Baca juga: Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan Masih Jadi Catatan Mengerikan Kemenkumham

Jika seeorang napi dipidana 3 tahun penjara, kemudian yang bersangkutan berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan hasil baik, maka yang bersangkutan dapat pembebasan bersyarat dan hanya menjalani masa pidana dua per tiga dari 3 tahun.

Artinya, napi tersebut hanya menjalani 2 tahun penjara. Sisa masa pidana selama satu tahun akan dihitung sebagai penghematan hari tinggal di lapas karena yang bersangkutan sudah dibebaskan.

"Potensi penghematan negara adalah 360 hari dikalikan RP.14.000, yakni sebesar Rp 5.040.000," kata Utami.

Baca juga: Tambah 14.000 Sipir, Yasonna Ingin Tak Ada Lagi Persoalan di Lapas

Menurut Utami, optimalisasi program pembebasan bersayarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas sangat berdampak pada penghematan keuangan negara.

Selain itu, ketiga program tersebut juga mampu mengurangi persoalan daya tampung lapas dan rutan yang terbatas.

"Saat ini dari 526 lapas dan rutan di Indonesia dihuni sekitar 233 ribu napi dan tahanan," kata Utami.

Kompas TV Saat ini, di lapas perempuan tengah berjalan proyek renovasi dan diduga keduanya memanfaatkan suasana proyek.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Nasional
Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Nasional
Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Nasional
Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Nasional
PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

Nasional
MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Nasional
Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

Nasional
Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Nasional
Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.