Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Yang Mampu Berkontribusi terhadap Elektoral Jokowi, Itulah yang Terbaik

Kompas.com - 19/04/2018, 15:02 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, semua pihak bisa berdebat soal siapa figur yang tepat untuk mendampingi Jokowi.

Namun, kata Cak Imin, saat ini Jokowi membutuhkan figur cawapres yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan elektabilitas.

"Sekarang untuk Pak Jokowi menurut saya hanya satu kalimat, siapa yang mampu berkontribusi banyak terhadap elektoral Pak Jokowi itulah yang terbaik," ujar Cak Imin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

(Baca juga: Cak Imin Sebut Tak Ada Pilihan Lain Selain Jokowi-Muhaimin)

Ia pun menganggap kritik yang dialamatkan kepada dirinya terkait deklarasi cawapres di Pilpres 2019 sebagai hal yang biasa.

Cak Imin, sapaan akrabnya, kerap dikritik karena mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres pendamping Joko Widodo.

"Kritik itu biasa. Biasalah. Demokrasi. Tidak usah khawatir dengan dialektika demokrasi. Demokrasi itu bebas," ucapnya.

Seperti diketahui, Cak Imin kerap dikritik atas sikapnya yang dianggap tidak menghargai koalisi pendukung Jokowi sebagai capres, misalnya oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut keinginan PKB untuk mengusung ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai cawapres Jokowi menjadi "riak kecil" di internal koalisi.

(Baca juga: Cak Imin: Kalau Cuma Berdebat, Itu Pekerjaan Saya Sejak Kecil)

Sementara Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengingatkan agar PKB tak memaksa Jokowi memilih Cak Imin.

"Silakan PKB mendeklarasikan diri ke Pak Jokowi, kami tunggu. Tetapi, memaksakan Cak Imin sebagai cawapresnya Jokowi itu terlalu jauh karena itu terkesan mengintervensi Pak Jokowi," ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

"Kalau soal harapan, silakan saja orang berharap. Tetapi, kalau sampai intervensi, kami keberatan," katanya.

Baidowi menegaskan, figur cawapres merupakan hak Jokowi untuk menentukan.

Menurut dia, hanya Jokowi yang paling tahu figur seperti apa yang cocok mendampinginya jika kembali terpilih untuk periode kedua.

"Tentu saja figurnya itu harus memiliki integritas, kualitas, dan elektabilitas. Tentu saya yang terakhir adalah memiliki chemistry dengan Pak Jokowi," kata Baidowi.

(Baca juga: Kampanyekan Join, Cak Imin Klaim Sudah Disetujui Jokowi)

Selain itu, lanjut Baidowi, semua partai koalisi pendukung Jokowi telah sepakat membicarakan soal cawapres setelah gelaran Pilkada 2018.

Secara terpisah, Wakil Sekjen PPP Acmad Mustaqim menghormati PKB yang telah mendeklarasikan sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres pendamping Presiden Joko Widodo.

Namun, sebagai sesama partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, Mustaqim menilai, semestinya PKB mengomunikasikan hal itu terlebih dahulu kepada mitra koalisi.

Kompas TV Muhaimin Iskandar pun mengklaim telah banyak pihak yang mendukung dirinya maju bersama Presiden Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com